Pengusaha Konveksi Mengeluh Sepi Orderan Atribut Kampanye Pemilu 2024, Begini Kata Asosiasi UMKM

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan pelaku UMKM mesti berjuang lebih keras untuk mengoptimalkan orderan di masa Pemilu 2024. Hal ini seiring keluhan pengusaha konveksi dan sablon soal penurunan orderan dibanding Pemilu 2019.

"Jangan salahkan situasinya, padahal kurang optimal kejar omzet," ujar Edy ketika dihubungi Tempo, Senin, 8 Januari 2024.

Ia masih meyakini Pemilu 2024 berdampak ekonomi pada UMKM. Sebab, peserta Pemilu kali ini lebih banyak. Mulai dari jumlah partai politik (parpol), calon anggota legislatif (caleg), hingga calon presiden-calon wakil presiden.

"Mestinya, semakin banyak yang pesta, orderan bajunya lebih banyak," kata Edy. "Sekarang masalahnya, orderan itu ke siapa? Bisa jadi yang pas Pemilu 2019 pesan ke si A, Pemilu 2024 pesan ke si B."

Dugaan Atribut Kampanye Impor

Sebelumnya, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengklaim orderan atribut kampanye dari parpol ataupun caleg turun hingga 70 persen dibanding Pemilu periode lalu.

"Sampai saat ini, kami bukan tidak dapat orderan, tapi masih banyak kurang," kata Nandi di Kantor Kemenkop UKM, Senin, 8 Januari 2024. "Dulu, tiga bulan sebelum kampanye, sudah kebanjiran order."

Dulu, lanjut Nandi, orderan dari partai bisa mencapai 10 juta keping. Sementara kini, orderan hanya di angka puluhan ribu dari caleg. Orderan itu pun, kata dia, biasanya mendadak dan bergantung pada acara. Misalnya, orderan 50 ribu untuk acara deklarasi. 

"Jadi, sangat terdampak. Pesta demokrasi yang tadinya jadi THR kami, bonus, sekarang bukan tidak ada, tapi dikit," ujar Nandi.  

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius menyebut ada sejumlah faktor yang menyebabkan anjloknya orderan ke pengusaha konveksi. Salah satunya pembelian melalui e-commerce.

"Pemilu lalu banyak pesanan barang ke UMKM. Sekarang pemesanan ke e-commerce dan kita tahu e-commerce itu barang-barangnya dari luar negeri. Yang dari UMKM hanya sedikit," ujar Yulius di Kantor Kemenkop UKM, Senin, 8 Januari 2024.

Ia menyebut ada indikasi pembelian atribut kampanye dari luar negeri.  Orderan itu masuk melalui e-commerce.

"Jadi, kita beli online, misalnya barang China. Gambar Garuda, gambar PDIP, distampel dari sana. Sebagian besar larinya ke sana dan jadi salah satu penyebab berkurangnya itu (orderan ke konveksi lokal)."

Faktor penyebab lainnya, kata dia, pemesan atribut kampanye melalui pelaku usaha mitra dari partai. Kemudian, jangka waktu masa kampanye pemilu yang singkat, yaitu 2,5 bulan. Sedangkan periode Pemilu sebelumnya adalah 6 bulan.

"Lalu, ada tren kampanye yang dilakukan secara online. Peserta Pemilu mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial, buzzer, ataupun influencer untuk kampanye," ujar dia. "Terakhir, peserta Pemilu  lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos."

Adapun kesimpulan tersebut didapatkan Kemenkop UKM melalui hasil observasi dan wawancara 15 pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta. "Ini memang bukan kasus nasional. Tapi kami mau menunjukkan situasinya," ujar dia.

Pilihan Editor: Geliat Pabrik Konveksi dan Batik Tulis di Penjara Klethak Madiun