Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Proses pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-79 di ibu kota baru tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga direncanakan akan berkantor di IKN pada Juli ini. Namun, rencana tersebut belum pasti mengingat kesiapan infrastruktur penunjang, seperti air dan listrik yang belum tersedia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah,” ujar Jokowi usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.
Selain ketersediaan air dan listrik, berbagai kendala juga terjadi dalam proses pembangunan IKN Nusantara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, hujan menjadi salah satu kendala dalam melanjutkan pembangunan di ibu kota baru tersebut.
“Masalahnya di sana hanya satu, hujan. Bulan kemarin dari 30 hari, hanya 8 hari yang terang. Selebihnya hujan. Sekarang mengaspal pun pakai tenda, supaya nggak kena hujan,” ujar Basuki.
Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur dasar juga masih setengah jalan. Banyak ruas jalan di IKN baru ditimbun kerikil, belum disiram aspal. Bahkan, jalan menuju proyek Istana Presiden tertutup lumpur setiap kali hujan turun.
Menurut catatan Tempo, terdapat sejumlah masalah dalam proses pembangunan IKN. Mulai dari akses terhadap air bersih untuk makan dan mandi yang masih sulit di kawasan inti IKN, serta pembangunan infrastruktur yang belum memadai karena terhambat masalah lahan.
Masalah juga timbul dari rantai pasok material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan yang belum lancar karena akses ke zona inti IKN belum terbangun sepenuhnya. Dan permasalahan utama adalah anggaran pembangunan IKN yang masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena investor maju-mundur dalam menanamkan modalnya.
Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Tumpukan Masalah IKN yang Terungkap Setelah Bambang Susantono Mundur,” persoalan itu membuat presiden terpilih Prabowo Subianto disebut kurang antusias untuk buru-buru merampungkan pembangunan IKN Nusantara.
Dua petinggi Tim Kampanye Nasional Prabowo mengatakan tak ada pembahasan IKN dalam setiap pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik penyokongnya. Prabowo lebih banyak bicara soal makan bergizi gratis, yang merupakan janji kampanyenya.
Pembicaraan antara Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang dibentuk Prabowo dan Kementerian Keuangan pun tak menyinggung IKN dalam Rancangan APBN 2025. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo malah menghidupkan kembali rencana pembangunan tanggul besar di Teluk Jakarta untuk menahan limpasan air laut agar tak menggerus daratan Jakarta.
“Kami perlu tanggul raksasa, itu program saya juga,” kata Prabowo dalam Qatar Economic Forum pada Mei 2024.
Seorang narasumber di lingkaran Prabowo mengatakan sudah ada kesepakatan di antara Prabowo dan calon wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, bahwa soal IKN diserahkan sepenuhnya kepada putra Jokowi itu.
Ihwal ini, Bendahara Umum Partai Gerindra yang juga anggota Gugus Tugas Sinkronisasi, Thomas Djiwandono, tak menjawab dengan gamblang soal kebenaran kabar bahwa Gibran akan berfokus dalam pembangunan IKN. Dia hanya memastikan komitmen Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN.
“Pak Prabowo berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN,” ucap Thomas pada Kamis, 6 Juni 2024.
Dalam Qatar Economic Forum pada Mei lalu, Prabowo mengatakan pembangunan IKN memerlukan waktu 25-30 tahun. Pembangunan awal mesti menggunakan sumber dana dalam negeri dan kemudian dari luar negeri. “Ibu kota ini merupakan proyek politis,” ujarnya.
RADEN PUTRI | TIM TEMPO
Foto 
