Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Co-captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Sudirman Said mengingatkan tiga pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilu 2024. Sudirman Said berpesan ke Jokowi agar pemilu 2024 berjalan jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin bermartabat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal ini disampaikan Sudirman menanggapi berbagai pertemuan Jokowi dengan elite parpol di tengah isu keberpihakan presiden di pilpres 2024 mendatang. Sudirman mengatakan presiden sebagai pemimpin tertinggi negeri ini teladan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 agar berjalan jujur dan adil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sudirman mengingatkan Jokowi dan para menterinya tidak menggunakan bantuan sosial (bansos) sebagai alat politik. Pasalnya, kata Sudirman, bansos merupakan uang rakyat.
Sudirman Said menyarankan Jokowi membaca kembali alinea 3 UUD 1945 sehingga dapat menjaga dua hal mendasar yaitu tauhid (rahmat Tuhan) dan itikad baik. "Saya ingin mengimbau dari pimpinan paling tinggi negeri ini Presiden Republik Indonesia, Anda Pak Jokowi adalah tokoh Jawa Tengah yang budayanya adiluhung," katanya dalam keterangan tertulis, Ahad, 7 Januari 2024.
Sudirman Said mengatakan adiluhung sangat diperlukan keteladanan yang luar biasa. Menurut dia, jjika presiden memberi teladan dengan bersikap netral, menjunjung tinggi segala macam etik dan hukum, maka hasil pilpres 2024 akan diterima oleh rakyat.
Sudirman menyoroti proses penyelenggaraan negara menjadi perhatian masyarakat misalnya putusan MK. Ia menilai proses putusan MK itu seperti proses pemerkosaan hukum. "Terjadinya pelanggaran berat etika di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan uji materi syarat minimal usia capres-cawapres," katanya.
Sudirman berharap peristiwa di MK menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Sudirman mengatakan masyarakat ingin pimpinan tertinggi negeri ini memberi teladan berlapis-lapis ke seluruh stakeholder penyelenggaraan negara dari daerah hingga pusat untuk netral.
"Mulai dari gubernur, bupati atau walikota, aparat penegak hukum, TNI atau Polri, penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu untuk memberikan layanan terbaik. Penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu harus bersikap netral," ucapnya.
Dia menuturkan semua pihak berharap agar pemilu menghasilkan pemimpin bermartabat sehingga objektivitas dan netralitas penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu menjadi sangat penting. "Sebaliknya pak presiden, pak gubernur, pak bupati, jika terjadi pemerkosaan hukum, proses-proses pemilu dipaksakan menggunakan peralatan-peralatan tidak sah, ada berita kepala desa dipanggil untuk memilih [paslon] nomor tertentu. Kalau ini berlangsung terus menerus, maka nanti yang dihasilkan adalah mungkin pemimpin yang secara politik menang, tetapi secara moral tidak punya kekuatan apa-apa dan ini berbahaya bagi negara ini ke depan," ucapnya.
Foto 
