Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan anggaran kementeriannya untuk tahun ini menyusut menjadi Rp 26 triliun. Sebelumnya, Kementerian PU mendapat pagu anggaran Rp 110,95 triliun untuk tahun anggaran 2025. Namun kemudian, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi APBN dan APBD melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski anggaran menyusut, Dody optimistis hal itu tidak berdampak pada program Kementerian PU. “Biasa saja. Nanti kalau kurang, minta lagi,” kata Dody saat ditemui di Kementerian PU pada Jumat, 31 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ihwal strategi menyiasati anggaran yang tersisa sedikit, Dody mengatakan bakal melakukan efektivitas dan efisiensi di Kementerian PU. Misalnya, dengan efisiensi rapat, mengurangi perjalanan dinas, hingga penghematan biaya konsumsi.
“Banyak berdoa, jangan sering-sering hujan. Kalau hujan kan berdampak macam-macam, bencana, sedimentasi tambah banyak,” kata Dody.
Lebih lanjut ketika ditanya ihwal pengalihan anggaran dari efisiensi ini, Dody mengaku tidak tahu. Namun, menurut dia, tidak menutup kemungkinan untuk membiayai program makan bergizi gratis atau Ibu Kota Nusantara (IKN). “Mungkin. Tapi saya nggak tahu, saya ngarang,” ucapnya.
Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh Swasta
Sebelum menginstruksikan efisiensi anggaran, Presiden Prabowo sempat menyatakan ingin memberi peran lebih besar kepada swasta untuk membangun jalan tol, pelabuhan, hingga bandara, perusahaan swasta dinilai lebih efisien dan inovatif. Selain itu, menurut dia, swasta berpengalaman dalam proyek infratsruktur.
Dosen perencanaan wilayah dan kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan pernyataan Prabowo untuk memberi peran lebih besar kepada swasta merupakan ide yang menarik. Yayat juga mengatakan kepercayaan yang diberikan Prabowo kepada swasta untuk menggarap pembangunan infrastruktur bisa menjadi peluang masuknya investasi.
Namun, ia menuturkan, pemerintah harus memastikan bahwa swasta yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur tidak semata-mata hanya mencari keuntungan. “Harus ada konsep padamu negeri, kami mengabdi,” kata Yayat kepada Tempo pada Jumat, 17 Januari 2025.
Adapun menurut Dody, Kementerian PU selama ini sudah mulai menggandeng swasta dalam mengeksekusi proyek infrastruktur. Ia berujar, melibatkan swasta akan mendorong transformasi yang lebih cepat. “Bisa dibilang itu salah satu upaya menurunkan ICOR (incremental capital output ratio atau biaya investasi)” tutur Dody pada Senin, 20 Januari 2025
Tak cuma itu, Dody menilai keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur akan meningkatkan pengawasan dalam pembangunan. Hal ini lantaran pengawasan tidak lagi hanya dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kalau swasta masuk kan otomatis kami diawasi teman kami,” katanya.
Akan tetapi, Dody masih mengkaji kebijakan melibatkan swasta dalam proyek infrastruktur. Ia ingin memastikan agar langkah yang diambil Kementerian PU tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. “Apa yang kami kerjakan, secara governance harus benar. Jadi, tidak menimbulkan masalah,” kata dia.
Pilihan Editor: Dampak Penghematan Belanja Pemerintah ke Bisnis Hotel
Foto 
