Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah melaksanakan sidang kabinet paripurna perdana, kemarin. Dalam pertemuan tersebut, presiden ke-8 RI itu menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola anggaran kepada para menteri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Prabowo meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, para menteri, dan menteri koordinator untuk menelurusi kembali APBN. “Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” kata Prabowo dikutip dari rilis di laman resmi Kementerian Keuangan, Kamis, 24 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Presiden Prabowo, para menteri harus memberi contoh, karena fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat. Pada sidang tersebut, Prabowo juga menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
Swasembada pangan saat ini jadi prioritas dasar, karena situasi global dan perang besar bisa pecah setiap saat. Menurut dia pemerintah harus menjamin kemampuan memberi makan rakyat.
Prabowo menginstruksikan kementerian terkait untuk segera merumuskan program penghiliran komoditas utama. Prabowo meminta kementerian segera menginventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi. “26 komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan. Bikin daftar dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo lagi.
Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak banyak yang berubah dalam pengelolaan anggaran tahun depan. Hanya saja, targetnya semakin tinggi. Pada era Presiden Prabowo, Kementerian Keuangan akan mengelola pendapatan dan belanja yang ditargetkan naik.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Jika dibanding tahun ini, pendapatan dan belanja di masa akhir jabatan presiden Jokowi masing-masing Rp Rp 2.802,3 triliun dan Rp 3.325,1 triliun. Sementara itu, jumlah kementerian semakin banyak. Di era Jokowi hanya ada 34 kementerian dan kementerian koordinator. Sementara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Prabowo memiliki 48 kementerian.
Pilihan Editor: Biaya Buat Paspor Terbaru yang Bakal Naik Mulai Desember 2024Biaya Buat Paspor Terbaru yang Bakal Naik Mulai Desember 2024
Foto 
