Prestasi, dengan penyimpangan

RENCANA dan realisasinya telah meleset. Ini dijumpai dalam pelaksanaan APBN 77/78 sebagaimana dilaporkan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada DPR minggu lalu. Realisasi APBN 77/78, yang berakhir Maret, hanya Rp 3 milyar meleset dari anggaran semula. Kalau dilihat bahwa jumlah anggaran semula adalah Rp 4248 milyar maka meleset hanya dengan Rp 3 milyar (perbedaan kurang dari satu per mil) nampaknya merupakan prestasi yang mengesankan. Namun angka Rp 3 milyar ini sebenarnya menyembunyikan penyimpangan yang cukup tajam yang terjadi dalam beberapa komponen anggaran. Total penerimaan, misalnya, melampaui anggaran dengan Rp 61 milyar, sedangkan belanja meleset Rp 58 milyar, kurang dari sasaran. Penerimaan dalam negeri Rp 51 milyar lebih banyak dari yang dianggarkan tapi kenaikan sebesar ini hampir seluruhnya dari sektor non-minyak. Hampir semua pos penerimaan dalam negeri melampaui anggaran kecuali pajak penjualan impor dan bea masuk. Pajak langsung melampaui anggaran terutama karena pemungutan pajak perseroan lebih diintensifkan lewat peningkatan MPS (Menghitung Pajak Sendiri). Kantor Pajak telah lama mengadakan kontak dengan banyak perusahaan besar dalam usahanya membujuk mereka supaya meningkatkan pembayaran MPS bulanan dengan alasan "supaya pembayaran final nantinya ringan": Alasan yang cukup masuk di akal bagi perusahaan yang memegang kas kuat, sekalipun ini berarti kerugian bunga. Tindakan inspeksi pajak ini juga bisa dimengerti mengingat mereka terikat oleh target penerimaan yang ditetapkan atasannya masing-masing. Dan biasanya perusahaan memang mengalah dengan jalan memenuhi permintaan inspeksi pajak. Ekspor Indonesia mencapai rekor, dan realisasi ekspor selama masa anggaran 77/78 melebihi anggaran dengan US$ 200 juta, dan berjumlah US$ 10,6 milyar. Ini yang menyebabkan pajak ekspor mencapai Rp 81 milyar, atau Rp 14 juta melebihi sasaran. Di lain pihak impor makin bergeser ke arah barang modal dan bahan baku, yang bertarip bea masuk rendah, hingga penerimaan dari pos pajak penjualan impor dan bea masuk berkurang dari anggaran. Penerimaan dari sektor perdagangan luar negeri ini makin tidak menentu nampaknya tahun ini, berhubung prospek perdagangan luar negeri Indonesia tidak begitu cerah. Pasaran ekspor Indonesia untuk minyak dan bukan minyak tidak seramai tahun lalu, begitu pula impor barang konsumsi akan makin berkurang dengan meningkatnya produksi sendiri di dalam negeri. Apakah pemerintah akan meninjau lagi pajak ekspor seperti yang dilakukannya pada 1 April 1976, masih harus ditunggu. Penerimaan pembangunan yang seluruhnya berasal dari bantuan luar negeri berjumlah Rp 774 milyar, Rp 10 milyar lebih tinggi dari anggarannya. Ini berarti penerimaan US$ 1865 juta dari bantuan luar negeri, yang ternyata masih lebih kecil dari proyeksi pemasukan modal pemerintah dalam neraca pembayaran yang berjumlah US$ 1913 juta. Sekali lagi karena prospek minyak berkurang, zaman keemasan penerimaan dalam negeri mulai pudar. Dengan penerimaan dalam negeri sebesar Rp 3535 milyar pada 77/78 ini, maka dibanding dengan jumlah penerimaan setahun sebelumnya, kenaikannya hanya 20%: satu tingkat kenaikan yang paling rendah sejak anggaran tahunan Pelita dilembagakan pada 1969/1970. Dan sesudah diperhitungkan inflasi, maka kenaikan riil tersebut ternyata hanya 9%. Tahun depan, seperti ternyata dalam APBN '78/'79 yang baru disahkan DPR, pemerintah sedikit pesimis, karena kenaikan penerimaan dalam negeri diproyeksikan 14%, atau kenaikan riil sebesar 3%. Lagi satu kenaikan riil yang terendah sejak 1969.