Protes Tender di West Seno

Meskipun sudah memenangi tender pembangunan fasilitas produksi ladang minyak West Seno di lepas pantai dekat Kota Samarinda, Kalimantan Timur, konsorsium PT Petrosea dan Hyundai belum bisa tersenyum. Pimpinan DPR melalui Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Pembangunan, A.M. Fatwa, meminta Pertamina melakukan tender ulang atas proyek itu. Alasannya, konsorsium Petrosea dan Jurong menawarkan US$ 345 juta atau lebih murah US$ 30 juta dari harga penawaran Petrosea dan Hyundai, US$ 375 juta. "Kalau tender di-teruskan, negara berpotensi merugi US$ 30 juta," kata Husnie Thamrin, anggota Komisi VIII DPR. Permintaan tender ulang oleh DPR itu dipicu oleh protes mengenai harga tender yang dilakukan oleh Jurong. Perusahaan asal Malaysia itu tidak puas karena merasa harga penawarannya lebih murah tapi kalah. Protes itu disampaikan satu jam setelah tender ditutup. Karena tidak digubris, ketidakpuasan itu lantas diteruskan ke pimpinan DPR. Tender itu berasal dari Unocal Makassar Limited (pengelola ladang West Seno), dan termasuk jenis tender capital, tempat Pertamina harus diikutkan. Ada tiga jenis pekerjaan yang ditenderkan. Paket A dimenangi oleh konsorsium Petrosea-Hyundai-Clough senilai US$ 375 juta. Konsorsium ini memang menawarkan harga te-rendah dibandingkan dengan lainnya. Selain itu adalah paket B dan C, yang merupakan pemisahan pekerjaan dari paket A. Perusahaan yang terdaftar ikut paket B dan C antara lain adalah Petrosea-Jurong, Daewoo, dan Saipem. Dalam proses tender itu, setiap perusahaan menyerahkan dua amplop, pertama yang berisi kualifikasi teknis, dan kedua yang menyebutkan harganya. Untuk paket B, konsorsium Jurong menawarkan US$ 450 juta—terendah di antara yang lain. Tetapi, karena tak berhasil mendapatkan partner di paket C seperti yang disyaratkan, Jurong digugurkan. Menurut Direktur Manajemen Bagi Hasil Produksi Pertamina, Effendi Situmorang, paket C yang diikuti dua perusahaan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis sehingga amplop kedua yang menyebut nilai proyeknya pun tidak dibuka oleh Pertamina. "Aspek teknisnya gagal, sehingga harga tak perlu lagi bagi kita," kata Effendi. Karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pertamina tampaknya sulit meluluskan permintaan DPR. Namun, Pertamina bukannya tak peduli pada desakan DPR. Pertamina, kata Effendi Situmorang, sudah mengajukan surat kepada Unocal untuk meminta diskon atawa potongan harga kepada pemenang tender. Diskon itu nantinya akan dimasukkan ke kas negara.