Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengakui masih ada isu anggaran dalam rencana proyek-proyek infrastruktur tahun ini. Sebelumnya, pada November lalu, Menteri PU Dody Hanggodo memang mengatakan anggaran kementeriannya masih ditahan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Anggaran sekarang masih diblokir, belum dibuka,” kata Diana saat ditemui di Kementerian PU pada Senin, 13 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Diana mengklaim belum mengetahui kapan keran anggaran bakal dibuka. Namun yang pasti, rencana proyek-proyek infrastruktur sudah dibahas. “Nanti (ditentukan) mana yang prioritas dan mana yang bukan,” ujarnya.
Meski belum ada daftar prioritas pembangunan yang diumumkan, Diana menuturkan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek yang komitmen pembangunannya sudah berjalan atau yang termasuk multi years contract (MYC). “Yang single years, harus kami cek satu-satu,” tuturnya.
Selebihnya, Diana menambahkan, infrastruktur irigasi bakal menjadi proyek yang bakal menjadi fokus kementeriannya. Hal ini seiring target Presiden Prabowo mewujudkan target swasembada pangan. Begitu pula dengan proyek bendungan. “Bendungan lanjut. Swasembada pangan, energi, air, kan juga butuh bendungan,” tutur Diana.
Adapun sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kementeriannya menyiapkan target-target sektor utama yang meliputi pengelolaan sumber daya air, pembangunan jaringan jalan dan jembatan, serta ketersediaan pelayanan dasar keciptakaryaan.
Pada 2025, Kementerian PU menargetkan kapasitas tampungan air 59,67 meter kubik per kapita per tahun; efisiensi pemanfaatan air irigasi hingga US$ 0,34 per meter kubik; waktu tempuh lintas utama jaringan jalan nasional 1,9 jam per 100 kilometer; rumah tangga dengan akses sanitasi aman 12,5 persen; timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah 24 persen; serta akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 39,2 persen.
Pilihan Editor: KKP Cari Pembuat Pagar Laut Ilegal di Tangerang
Foto 
