Sentimen Membaik Saja Tak Cukup

Manggi Habir*

PEROMBAKAN kabinet yang kedua memang sudah diantisipasi, tapi pilihan dan pergeseran beberapa posisi menteri ternyata di luar dugaan. Yang utama adalah penunjukan Sri Mulyani, yang kembali ke posisinya semula sebagai Menteri Keuangan. Masuknya Direktur Pelaksana Bank Dunia itu ke kabinet ini tentu membantu sentimen pasar, sehingga rupiah terlihat stabil di tingkat 13.100 per dolar Amerika Serikat. Indeks harga saham gabungan Jakarta pun melambung di atas 5.350.

Yang agak meleset dari perkiraan analis adalah langkah Bank Indonesia. Dengan stabilnya rupiah dan rendahnya inflasi tahunan di level 3,2 persen pada Juli lalu, BI Rate ternyata tetap dipatok di angka 6,5 persen dan BI 7-Day Repo Rate juga tetap 5,25 persen.

Ekspektasi tinggi sering pula menyulitkan pemerintah. Tantangan pertama Sri Mulyani adalah mengamankan anggaran dari ancaman bengkaknya defisit akibat pendapatan pajak yang jauh di bawah target. Karena itu pula program amnesti pajak menjadi sangat penting.

Kalaupun hitungan pemerintah benar bahwa potensi peserta program pengampunan ini sangat besar, pelaksanaannya ternyata tak semudah yang dikampanyekan. Bukan hanya persiapan administratif yang cukup rumit, banyak wajib pajak yang masih ragu apakah instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak, terutama aparat hukum, benar-benar sepaham terhadap program ini. Penyamaan persepsi dan suara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat. Penyempurnaan beberapa aturan pun diperlukan, terutama menyangkut instrumen investasi bagi dana yang dibawa pulang alias repatriasi dari luar negeri.

Kejutan lain adalah penunjukan Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ahli kilang lepas pantai (offshore) ini tak banyak dikenal karena bermukim 20 tahun di Amerika Serikat, dengan jabatan terakhir Presiden Direktur Petroneering di Houston. Banyak yang berharap menteri baru ini bisa mendorong segera dimulainya penggarapan Blok Masela. Proyek kilang gas ini bernilai sekitar US$ 15 miliar dan melibatkan perusahaan energi Shell dari Belanda dan Inpex dari Jepang.

Pergantian posisi menteri yang menarik adalah pindahnya Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman. Latar belakang militer Menteri Koordinator Kemaritiman yang baru memberi kesan bahwa kebijakan maritim dan sumber daya mineral ke depan akan lebih memperhatikan sisi pertahanan nasional.

Tampaknya pemerintah akan lebih menekankan pengamanan wilayah kelautan mengingat tindakan sepihak Cina di Laut Cina Selatan dan maraknya kapal penangkap ikan asing yang secara ilegal beroperasi di perairan Indonesia. Pemerintah juga diperkirakan lebih memprioritaskan perusahaan nasional dalam mengelola sumber daya mineral, seperti yang terjadi dalam kasus pelepasan saham asing dari PT Newmont Nusa Tenggara ke Grup Medco dan AP Investment. Beberapa pihak memprediksi pola ini diterapkan juga untuk pelepasan saham asing PT Freeport Indonesia. Beberapa perusahaan nasional terlihat mulai giat mengambil alih konsesi perusahaan energi asing yang sudah berakhir di beberapa wilayah, seperti di Blok Mahakam di Kalimantan.

Komposisi kabinet baru terlihat lebih serasi dibanding yang lalu. Tapi keserasian saja belum cukup. Koordinasi dan implementasi kebijakan yang efektif harus dibuktikan agar jarak antara kenyataan dan ekspektasi bisa dibuat lebih rapat. *) KONTRIBUTOR TEMPO