Simbara, Biodiesel, Komisaris PLN

Perbesar

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), Menteri ESDM Arifin Tasrif (kedua kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kanan) usai peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, 22 Juli 2024. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PEMERINTAH memasukkan tata kelola nikel dan timah dalam Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) mulai 22 Juli 2024. Sejak saat itu pula aplikasi digital Simbara menjadi titik pusat untuk mengintegrasikan data dari Minerba Online Monitoring System dengan sejumlah aplikasi pengawasan penerimaan negara bukan pajak serta tata niaga mineral dan batu bara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin Simbara akan meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor pertambangan. Menurut dia, penerimaan negara turun pada 2023 seiring dengan lesunya harga komoditas, termasuk mineral. Meski begitu, tahun lalu penerimaan dari sektor mineral dan batu bara bisa mencapai Rp 172,9 triliun. “Itu 18 persen di atas target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” katanya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Simbara akan menyatukan semua pengelolaan komoditas mineral dalam satu ekosistem. Tujuannya menghasilkan satu data dan pengawasan terpadu, baik untuk kelancaran bisnis tersebut maupun mendorong penerimaan negara. Sistem ini merupakan usulan Kementerian Keuangan sejak 2020 dan mulai diluncurkan pada 2022 untuk komoditas batu bara. Dengan memasukkan nikel dan timah dalam Simbara, pemerintah bisa mengoptimalkan penerimaan dari dua komoditas ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sejak menangani tata kelola batu bara, pemerintah mengklaim Simbara bisa mencegah tambang ilegal senilai Rp 3,47 triliun. Keuntungan lain adalah tambahan penerimaan negara dari analisis data dan profil risiko pelaku usaha senilai Rp 2,53 triliun. Ada pula penyelesaian piutang dari penyelesaian automatic blocking system yang mencapai Rp 1,1 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan sistem ini mengintegrasikan data bisnis pertambangan yang semula tersebar di beberapa platform. “Hingga saat ini Simbara berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di enam kementerian dan lembaga,” ujarnya. Tahun ini Simbara juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional milik Kementerian Perindustrian yang mencakup penghiliran nikel di smelter. Nantinya Simbara juga menata pengelolaan komoditas bauksit, emas, dan tembaga.

Isa mengklaim sejumlah keuntungan dari Simbara, yaitu mewujudkan layanan satu pintu melalui single data entry dan ketersediaan satu data yang andal. Dia juga yakin pengawasan bisa lebih terpadu, baik untuk implementasi kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation, kegiatan penghiliran, maupun pencegahan fraud dan tambang ilegal yang merugikan negara.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan negara bisa memperoleh royalti Rp 5-10 triliun per tahun dari Simbara. "Hanya dari royalti, tidak bicara pajak,” ucapnya. Melalui Simbara, yang telah berjalan sejak September 2023, Luhut mengatakan jumlah pelabuhan yang terintegrasi mencapai 262 unit. Sebab, Simbara juga menyatu dengan Indonesia National Single Window, portal pengurusan dokumen ekspor-impor dan logistik nasional. “Semua makin terintegrasi, yang ujungnya government technology," katanya.

Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief Jadi Komisaris PLN

PEMERINTAH menunjuk bekas Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, dan politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menjadi komisaris utama dan komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Keduanya pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024. Burhanuddin menjabat anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo. Sedangkan Andi Arief kader Demokrat, partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo.

Burhanuddin Abdullah. uici.ac.id

Burhanuddin menempati posisi komisaris utama menggantikan Agus Martowardojo, yang juga pernah menjabat gubernur bank sentral. Sementara itu, Andi Arief menambah panjang daftar komisaris independen PLN yang awalnya ditempati Arcandra Tahar dan Charles Sitorus. Kursi Dewan Komisaris PLN lain tetap diisi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara selaku wakil komisaris utama serta Mohammad Ikhsan, Susiwijono Moegiarso, Dudy Purwagandhi, Nawal Nelly, dan Dadan Kusdiana selaku komisaris.

Sebelum menjabat Gubernur Bank Indonesia pada 2003-2008, Burhanuddin menempati posisi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada 2001, semasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Dia pernah dihukum 5 tahun penjara dalam kasus penarikan dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Adapun Andi Arief, yang dikenal sebagai aktivis era Reformasi 1998, pernah menjabat komisaris PT Pos Indonesia dan staf khusus presiden bidang bantuan sosial dan bencana pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemerintah Uji Biodiesel untuk Kereta

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral menguji penggunaan B40 pada kereta api. Uji coba ini berlangsung di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, pada Senin, 22 Juli 2024, pada Kereta Api Bogowonto rute Yogyakarta-Pasar Senen (Jakarta). Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi Eniya Listiani Dewi, B40 atau campuran solar 60 persen dan bahan bakar dari sawit 40 persen diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi karbon.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengisi bahan bakar biodiesel B40 ke mesin kereta api Bogowonto di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, 22 Juli 2024. Antara/Luqman Hakim

Eniya mengatakan uji coba terbatas ini bertujuan menguji ketahanan generator set KA Bogowonto selama 1.200 jam. Dengan waktu perkiraan satu kali pulang-pergi KA Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen selama 22 jam, dibutuhkan 50 kali perjalanan atau sekitar dua bulan untuk mencapai hasil optimal. "Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai pada Desember nanti sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan pada 2025," katanya.

Setelah biodiesel ini digunakan pada mobil, empat tahun lalu, pemerintah menargetkan B40 bisa dipakai kereta api, industri alat pertanian, industri pertambangan dan alat berat, serta alat perkapalan dan pembangkit listrik. Secara keseluruhan, diperkirakan diperlukan 16 juta kiloliter B40. "Kalau tahun depan sudah beralih ke B40, penghematan bisa mencapai US$ 9 miliar (sekitar Rp 144 triliun)," ujar Eniya.