Sinyal Perbaikan Kinerja Penerimaan Negara

JAKARTA — Penerimaan negara diharapkan mencatatkan hasil menggembirakan pada akhir tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, hingga September 2021, pendapatan negara terealisasi Rp 1.354,8 triliun atau 77,7 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang sebesar Rp 1.743,6 triliun.

“Capaian ini ditopang penerimaan pajak yang tumbuh 13,2 persen, sehingga pendapatan negara naik 16,8 persen dibanding pada tahun lalu,” ujar dia, kemarin.

Adapun realisasi penerimaan pajak Januari-September 2021 mencapai Rp 850,1 triliun atau setara dengan 69,1 persen dari target. Berikutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp 182,9 triliun atau tumbuh 29 persen dan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkumpul Rp 320,8 triliun atau tumbuh 22,5 persen.

Jika dirinci, pos penerimaan pajak dengan kontribusi terbesar adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri, di mana pertumbuhannya pada kuartal III mencapai 18,5 persen. Sedangkan pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan terkontraksi 9,4 persen.

Menurut Sri Mulyani, capaian positif tersebut ditopang oleh pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung dan mampu mengerek konsumsi serta belanja masyarakat. Pos penerimaan terbesar kedua adalah PPN impor yang tumbuh 48,4 persen pada kuartal III, melonjak dibanding pada periode yang sama tahun lalu, yang terkontraksi 18 persen.

Pengunjung melakukan pemesanan makan di tempat di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, 31 Agustus 2021. TEMPO/Tony Hartawan

Adapun pajak penghasilan (PPh) badan periode Januari-September tumbuh 7 persen. Padahal, tahun lalu, kinerjanya terkontraksi 30,4 persen. Di sisi lain, PPh orang pribadi masih terkontraksi 0,3 persen, tapi berpeluang bangkit di pengujung tahun. Perbaikan kinerja penerimaan negara diprediksi bakal berdampak positif pada defisit APBN. Pada akhir September 2021, defisit anggaran tercatat Rp 452 triliun, turun 33,7 persen dibanding pada tahun lalu.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, berujar pemerintah bakal mengoptimalkan berbagai upaya untuk menggenjot realisasi penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.229,59 triliun pada 2021. Upaya pertama ialah mengawasi kepatuhan pembayaran pajak di sektor usaha yang mencatatkan pertumbuhan tinggi, yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan.

Penerimaan pajak sektor industri pengolahan tumbuh 13,7 persen sejak Januari hingga September 2021, perdagangan tumbuh 20,3 persen, dan pertambangan 38,4 persen. “Upaya kedua ialah memantau realisasi pembayaran PPh orang pribadi serta meningkatkan uji kepatuhan material wajib pajak,” ucapnya.

Suasana Kantor Pelayanan Pajak di Sudirman, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

Secara keseluruhan, tutur Suryo, tren penerimaan pajak terus menanjak seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian dan peningkatan aktivitas masyarakat. Jika kondisi ini bisa terus dipertahankan, kekurangan penerimaan pajak pada tahun ini akan menurun secara signifikan. “Pemerintah perlu mengejar Rp 379,49 triliun. Harapannya, sampai akhir tahun, kami memenuhi target.”

Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, berujar, berdasarkan tren pertumbuhan penerimaan beberapa waktu terakhir, realisasi penerimaan pajak akhir tahun diproyeksikan dapat menyentuh 98,5 persen. “Bahkan kalau Ditjen Pajak mempertahankan kinerja dalam bulan-bulan berikutnya dengan kenaikan 13,24 persen, realisasinya akan di atas 100 persen,” kata Fajry.

Adapun jenis pajak yang akan menopang perolehan tersebut adalah PPN dan PPh badan. “Ditjen Pajak pasti akan bekerja keras sekali agar realisasi penerimaan lebih dari 100 persen, mengingat sudah lebih dari satu dekade penerimaan kita belum mencapai target," Fajry menambahkan.

GHOIDA RAHMAH