Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Skema Pembiayaan Campuran Mulai Berjalan Tahun Depan

Ada 31 proyek yang ditawarkan dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia.

9 Oktober 2018 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Ada 31 proyek yang ditawarkan dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

NUSA DUA - Pemerintah akan memperluas skema pembiayaan infrastruktur yang sebelumnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu skema inovatif yang tengah dikembangkan adalah pembiayaan campuran atau blended finance yang melibatkan swasta dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek pembangunan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan skema blended finance mulai dijalankan pada 2019. "Skema ini juga mengakomodasi dana filantropis dan hibah," kata dia di sela agenda pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dengan Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sri mengatakan lembaganya, bersama PT Sarana Multi Infrastruktur, telah meluncurkan SDG Indonesia One (SIO), sebuah platform blended finance yang akan menggabungkan dana hibah dan investasi swasta. Menurut dia, platform tersebut akan memfasilitasi beragam kerja sama antara pemerintah dan sejumlah tipe donor, investor, serta lembaga filantropi. Lahan investasi prioritas yang akan dibiayai adalah kesehatan, pendidikan, energi terbarukan, dan infrastruktur perkotaan, termasuk transportasi serta pengelolaan air dan sampah.

Menurut Sri, saat ini pendanaan pembangunan infrastruktur mulai berevolusi. Sebelumnya, pemerintah juga menerapkan opsi skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan menugasi badan usaha milik negara (BUMN) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. "Selama ini kita sangat mudah mengandalkan APBN, sementara banyak dana yang berasal dari luar BUMN, swasta, luar negeri yang ingin berpartisipasi," ucapnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan selama ini lembaganya berupaya seefisien mungkin dalam mencari dana untuk proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, jalan raya, dan proyek lainnya. "Skema alternatif ini mempercepat dan memudahkan kami melaksanakan program-program yang ada," ujarnya.

Direktur Utama Sarana Multi Infrastruktur, Emma Sri Martini, mengatakan telah menyiapkan 31 proyek yang akan ditawarkan menggunakan skema blended finance. Proyek ini akan ditawarkan dalam agenda pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang tengah berlangsung pekan ini. "Contohnya proyek transportasi urban, seperti kereta ringan (LRT)," katanya.

Menurut Emma, proyek yang akan ditawarkan saat ini masih dalam proses tender hingga konstruksi. Dia mengaku sudah mendata proyek dengan nilai total US$ 4 miliar yang siap ditawarkan ke investor.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan salah satu proyek yang akan ditawarkan adalah yang berkaitan dengan pencegahan stunting atau gejala kegagalan pertumbuhan pada anak. Proyek-proyek ini membutuhkan pendanaan hingga US$ 10 juta. "Ini akan dikerjakan antara lain di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Intinya, kita tidak memakai lagi gaya lama yang bergantung pada APBN," katanya. GHOIDA RAHMAH


Target Kerja Sama Pemerintah-Swasta Rp 9,38 Triliun

Pemerintah menargetkan pembiayaan proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) senilai Rp 9,38 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, selain itu, ada skema lainnya, seperti penugasan kepada badan usaha milik negara (BUMN) dengan dukungan penyertaan modal negara hingga pemberian pinjaman dan penjaminan.

"BUMN dan instansi di bawah Kementerian Keuangan diharapkan berperan penting sebagai instrumen fiskal sekaligus aktor pembiayaan kreatif untuk mengimplementasikan value for money dalam percepatan pembangunan," ujarnya, kemarin.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono menuturkan skema pendanaan KPBU yang sudah berjalan ini sangat membantu. Selama ini, kata dia, belanja infrastruktur tak cukup dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rp 105 triliun. "Itu tidak akan cukup, untuk pembelanjaan jalan tol saja kebutuhannya sudah Rp 360 triliun," ucapnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan skema KPBU sudah banyak dimanfaatkan, di antaranya untuk pembangunan proyek Palapa Ring hingga satelit multifungsi. "Skema ini juga memiliki kelebihan, yaitu dari sisi governance lebih transparan dan akuntabel. Kita juga bisa mendapatkan best talent karena tendernya kan bersifat internasional," ujarnya.

Berikut ini beberapa contoh proyek skema KPBU yang telah ditandatangani.
» Proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha sistem penyediaan air minum (KPBU SPAM) Semarang Barat senilai Rp 1,19 triliun.
» Peluncuran proyek satelit multifungsi senilai Rp 6,7 triliun.
» Proyek KPBU jalan nasional non-tol ruas Sumatera Selatan senilai Rp 1,35 triliun.
» Proyek KPBU kereta api Makassar-Parepare senilai Rp 1,1 triliun.
» Proyek KPBU pengembangan Bandara Komodo, Labuan Bajo, senilai Rp 1,1 triliun. GHOIDA RAHMAH

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus