Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia. Sebab, pemerintah memasang target tinggi, yakni 2 juta unit EV pada 2025 dan 12 juta unit EV pada 2030. Sementara pada Oktober 2022, baru terealisasi sebanyak 31.827 unit atau 1,5 persen dari keseluruhan target EV pada 2022.

“Langkah pemerintah sudah baik, sekarang ada akselerasi penggunaan EV. Tapi yang terpenting, target harus realistis. Target dan capaiannya kan sekarang masih jauh sekali, “ kata Eddy di Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.

Baca: Budi Waseso Nyatakan Perang Terhadap Mafia Beras, Apa Langkahnya?

Oleh karena itu, pemerintah mesti melakukan evaluasi. Menurut Eddy, selain mengakselerasi jumlah EV, pemerintah perlu membangun ekosistem EV. Misalnya, dengan memperbanyak jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), memberikan fiskal insentif, hingga memperhitungkan rantai pasok untuk baterai maupun komponen EV.

Eddy memaparkan, pada 2020, jumlah SPKLU hanya mencapai 180 unit. Kemudian, mencapai 570 unit pada 2022. Padahal, target SPKLU tahun 2025 adalah sebanyak 6.318 unit.

Dai 570 unit SPKLU, tercatat sebanyak 502 unit berada di Jawa-Bali, dengan sebaran 155 titik di Jawa dan 34 titik di Bali. Sementara di Sumatera hanya terdapat 31 titik, Kalimantan 13 unit, Sulawesi 15 unit, Nusa Tenggara 6 unit, dan masing-masing 1 unit di Maluku dan Papua.

“Penyebaran di luar Jawa minim. Artinya, penjualan EV akan tinggi di Jawa dan akan Jawasentris,” ujar Eddy. “Memang dibutuhkan di Jawa, tapi bukan berarti di luar Jawa tidak.”

Selain itu, Eddy juga mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah baterai EV. Sebab, baterai termasuk limbah B3 dan akan berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Artinya, pemerintah memiliki PR besar. Apalagi jika pada 2025 mencapai target sebanyak dua juta unit kendaraan. Belum lagi, kata Eddy, potensi limbah tersebut harus diperhitungkan dalam jangka 10 tahun mendatang.

Selanjutnya: Jangan sampai kita....

“Jangan sampai kita masuk industri ramah lingkungan tapi menciptakan mudarat lingkungan di kemudian hari yang lebih besar,” ucapnya.

Pemerintah saat ini memang tengah berupaya mengakselerasi kendaraan listrik. Bahkan, pemerintah akan memberikan insentif untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik ramah lingkungan.

Terkait insentif kendaraan listrik, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana sempat mengatakan bahwa penyaluran insentif kendaraan listrik rencananya akan dilakukan Kementerian Perindustrian dengan dana yang diberikan Kementerian Keuangan. Sementara Kementerian ESDM, akan mengambil peran dalam konversi kendaraan konvensional menjadi menjadi kendaraan listrik.

"Detailnya lagi dimatangkan agar pada saatnya nanti memudahkan para penerima insentif. Karena ini uang rakyat jadi harus hati-hati," ujar Rida.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya juga mengatakan aturan terkait besaran insentif kendaraan listrik akan keluar awal Februari 2023. Dalam acara Saratoga Investment Summit 2023 di Jakarta, Kami, Luhut menegaskan upaya tersebut dalam rangka mempercepat adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) atau EV.

“Kami sudah finalkan (terkait KBLBB) di Ratas (Rapat Terbatas) kemarin, minggu depan sudah harus keluar Permen (Peraturan Menteri) dari Kementerian Keuangan terkait subsidi dan sebagainya. Mudah-mudahan minggu depan, Februari awal. Sekitar Rp 7 juta ya kira-kira untuk motor listrik baru dan nanti diumumkan semua, akan diprioritaskan untuk rakyat yang sederhana,” kata Luhut dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023, dikutip dari Antara.

RIRI RAHAYU

Baca: Profil PT Sai Apparel, Perusahaan yang Diprotes Karyawan Karena Tak Bayar Upah Lembur

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.