Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Yogyakarta - Kalangan pelaku industri otomotif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah ikut merasakan dampak kebijakan efisiensi anggaran yang digencarkan pemerintah saat ini. Hal ini di antaranya terlihat dari penurunan penjualan kendaraan-kendaraan yang biasanya dipesan oleh pemerintah daerah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Untuk wilayah DI Yogyakarta-Jawa Tengah, penurunan (penjualan) pada Januari-Februari ini sekitar 15 persen dibandingkan periode sama tahun lalu," kata Marketing Director Nasmoco Group, dealer resmi Toyota, Hartono Dinata, di Yogyakarta Selasa 11 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hartono lantas membandingkan, per Januari-Februari 2024, pihaknya bisa mendapatkan orderan pembelian hingga 4.000-an unit di wilayah DIY-Jawa Tengah. Sementara, pada periode yang sama tahun ini, jumlah penjualan menyusut menjadi sekitar 2.500 unit. Itu mencakup pembelian keseluruhan, baik dari perorangan, instansi swasta, maupun pemerintahan.
Sebelum adanya efisiensi anggaran, kata Hartono, order kendaraan dari dinas pemerintahan di wilayah DIY-Jawa Tengah, bisa berkontribusi sekitar 15-20 persen dari rata rata penjualan itu.
Dengan adanya tantangan efisiensi itu, kata Hartono, pihaknya kini berfokus pada penjualan yang menyasar swasta dan perorangan. "Karena kalau dari pemerintah kita tidak bisa intervensi ketika ada kebijakan (efisiensi anggaran) itu, sehingga kami fokus pasar lainnya agar tak terlalu banyak kehilangan (target penjualan)."
Terlebih, kata Hartono, pada masa-masa Ramadan hingga menjelang Lebaran, biasanya penjualan kendaraan akan meningkat tajam. Momentum seperti ini yang digunakan untuk mengerek target itu dengan berbagai program.
"Kami memahami situasi ekonomi sedang sulit, sehingga yang kami fokuskan lewat program yang memberi keuntungan dan kemudahan kepemilikan kepada konsumen," kata dia. "Seperti ketika Ramadan ini kami tetap keliling perbanyak pameran ke berbagai kota di DIY dan Jawa Tengah, menggelar bazar, melibatkan semua dealer cabang agar all out mencapai target," imbuhnya.
Di Yogyakarta misalnya, Nasmoco mengerahkan tiga cabang utamanya untuk menggelar pameran yang dipusatkan di Pakuwon Mall pada 11-16 Maret 2025. Dengan salah satu programnya berupa pembayaran unit secara cash - tempo atau bisa dibayar dua kali dalam rentang setahun tanpa bunga.
"Target kami dalam bulan Maret ini bisa menjual 345 unit dari tiga cabang yang ada," kata dia.
Tak hanya itu. Demi menarik konsumen, pihaknya juga memodifikasi sejumlah unit misalnya mobil pick up yang dimodifikasi menjadi mobil Toko sehingga mirip warung berjalan untuk usaha. Atau melengkapi mobil jenis MPV dengan kelengkapan roof rack atau rak atas yang siap dipakai mudik Lebaran.
Adapun sebelumnya sejumlah kepala daerah di DIY yang baru dilantik pernah menyatakan tidak akan membeli mobil dinas baru meski anggarannya sudah dialokasikan melalui APBD 2025. Hal ini tak lepas dari instruksi Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian dan Lembaga hingga instansi di daerah melakukan pemangkasan anggaran.
Salah satu kepala daerah yang menolak pengadaan mobil dinas baru adalah Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan. Hasto menyatakan, ia dan wakilnya sepakat mengalihkan anggaran untuk mobil dinas baru yang telah dialokasikan sebesar Rp 3 miliar melalui APBD 2025 karena merasa mobil dinas lama masih layak dipakai.
Sehingga anggaran mobil dinas baru akan dialihkan untuk kebutuhan lain seperti penanganan sampah di Yogyakarta. "Ketika saya diberitahu akan dibelikan mobil dinas baru, saya bilang mobil lama masih bagus, usianya baru tiga atau empat tahun," kata Hasto pada 3 Maret 2025.
Foto 
