Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menyebut pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara memiliki tantangan politik yang besar. Ia berpendapat pemosisian Danantara dalam ranah bisnis untuk investasi juga berat secara politik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Karena ini chief executive officer atau CEO-nya kan ditunjuk ya, jadi proses politik, tapi Danantara dikirim ke dalam bisnis,” ujar Didik Rachbini dalam seminar daring bertajuk ‘Apakah Pengelola Dana Negara Danantara Kebal Hukum?’, Sabtu, 1 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satu pendiri lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini menyinggung mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang biasanya diselenggarakan untuk pengangkatan pejabat di sebuah perusahaan. “Sebenarnya yang sudah berhasil dalam proses bisnis, proses penunjukkannya itu fit and proper test di perbankan,” ujarnya.
Didik Rachbini menjelaskan di perbankan, jabatan manajerial tertinggi dipilih dengan fit dan proper test yang kuat. “Sehingga nanti kalau punya utang tidak berbayar itu tidak akan berhasil untuk masuk sana dan terpilih,“ kata dia.
Sebagai informasi, Danantara memiliki dua unsur utama, yaitu Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Struktur badan tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).
Badan Pelaksana Danantara akan membawahi dua jenis holding atau perusahaan induk. Keduanya adalah holding investasi yang dipimpin chief investment officer (CIO) dan holding operasional di bawah chief operating officer (COO).
Posisi chief executive officer (CEO) atau Kepala Danantara diisi Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani. Rosan Roeslani akan bekerja bersama Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Pandu Sjahrir sebagai CIO dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai COO.
Adapun jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara juga sudah ditetapkan. Menteri BUMN Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas dan eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mantan Perdana Menteri Inggris Sir Anthony Charles Lynton Blair atau Tony Blair didapuk sebagai anggota Dewan Pengawas.
Sementara itu, sejumlah mantan presiden RI juga diminta untuk menjadi Dewan Penasihat Danantara. Sejauh ini, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo dikabarkan akan mengisi jajaran penasihat Danantara.
Foto 
