Sopir Baru Bank Mandiri

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bank Mandiri punya "sopir" baru: Robby Djohan, yang sebelumnya Dirut Garuda Indonesia. Pekan lalu, Robby menggantikan Mulyo Hardjoko, yang kembali ke jabatan lama sebagai Dirut PT Taspen. Praktis, Mulyo hanya sebulan menjabat dirut bank gabungan empat bank BUMN ini. Sementara itu, jabatan Dirut Garuda dipegang oleh Abdul Gani, mantan Dirut Bank Duta.

Komisaris Utama Bank Mandiri, Mar?ie Muhammad, mengomentari pengangkatan Robby sebagai hal positif. "He is all right," kata Mar?ie. Ia mengakui, mengemudikan Bank Mandiri bukan soal gampang. Ada empat gerbong--Bank Bumi Daya, Bank Exim, Bank Dagang Negara, dan Bank Tabungan Negara--yang masing-masing punya lokomotif dan diharuskan berjalan bersamaan. Maka, Bank Mandiri harus melakukan konsolidasi dan membangun lokomotif baru. Untuk itu, duet Robby-Mar?ie butuh waktu agak lama, paling cepat akhir tahun. "Saya tak mau janji muluk-muluk," katanya.

Investasi Asing Anjlok

Minat investor asing untuk menanam modal di Indonesia anjlok. Tahun lalu, proposal investasi asing yang mendaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencapai US$ 25,3 juta. Tapi, sekarang, proposal yang masuk hanya US$ 12,7 juta, sebagian besar di bidang agrobisnis, perdagangan, perkebunan, dan industri kimia.

Rupanya, pernyataan bahwa Indonesia aman untuk investasi, yang dikemukakan Scott Stevenson, pejabat Bank Dunia, belum cukup manjur. Stevenson belum lama ini meyakinkan bahwa meski situasi politik masih dalam tahap transisi, kondisi Indonesia tetap stabil. "Jangan terpengaruh demonstrasi yang tiap saat ditayangkan di televisi," katanya. Apa boleh buat, para investor masih "kecut hati" untuk datang.

BII Tunda 'Right Issue'

Rencananya, Bank Internasional Indonesia akan menghimpun dana publik melalui right issue, Desember ini. Tapi, rencana itu ditunda sampai tahun depan. Sjahvery Anwar, Wakil Dirut BII, menyatakan penundaan ini berkaitan dengan program rekapitalisasi perbankan. Pemerintah dalam program ini akan mengucurkan dana untuk membantu meningkatkan capital adequacy ratio (CAR) bank swasta hingga mencapai empat persen.

Juni lalu, posisi BII tergolong cukup sehat. Nilai CAR-nya 11 persen. Tapi, setelah diaudit oleh auditor asing, nilai CAR merosot menjadi minus 3,4 persen. Nah, dengan posisi ini, BII wajib masuk ke program rekapitalisasi. Bank milik Eka Tjipta Widjaja ini butuh suntikan dana Rp 2,764 triliun. Komposisinya: 80 persen dana ditanggung pemerintah dan 20 persen disediakan oleh pemegang saham. Jadi, "Kenapa susah-susah cari uang? Toh pemerintah bakal menyuntik dana," kata Anwar kepada Reuters.

Untung Indosat

Indosat, BUMN operator telepon satelit, membukukan laba bersih di kuartal ke-3, September ini, Rp 847,7 miliar. Jumlah ini lebih rendah dari perkiraan semula. Maklum, nilai rupiah menguat dibandingkan dengan kurs di penghujung kuartal kedua, dari kurs Juni rata-rata Rp 14.000 menjadi Rp 10.000 di kuartal ketiga ini.

Secara keseluruhan, menurut Joshua Tanja, analis Pariba Asia Equity, kinerja fundamental Indosat tetap dinilai bagus. Akhir tahun ini, Indosat diperkirakan akan meraih laba bersih Rp 850 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan laba tahun lalu yang Rp 636,4 miliar. Tapi, perkiraan Joshua ini dibuat dengan asumsi kurs rupiah Rp 10.000 per dolar. Kalau nanti rupiah terus menguat, tentu saja, laba bersih Indosat--dalam rupiah--bisa terpangkas. Menyinggung tidak jelasnya rencana privatisasi, Joshua menyarankan: hold, tunggu sampai situasi jelas.

Namun, perkiraan lebih optimistis muncul dari Irwan Yenus, Kepala Riset Indosuez WI Carr Indonesia. Menurut dia, laba bersih Indosat tahun ini bisa sampai Rp 1,1 triliun, dan Rp 1,36 triliun tahun depan. Nah, dengan dasar optimistis ini, Irwan menganjurkan: buy, silakan beli saham Indosat. Nah, terserah Anda.

Selamat Tinggal Listrik Swasta

Ada kabar yang melegakan petinggi PLN. Perusahaan Listrik Negara ini tidak lagi diharuskan membeli listrik swasta. "Swasta boleh menjual listriknya kepada siapa saja. Tapi tidak boleh memaksa PLN," kata Menteri Pertambangan dan Energi, Kuntoro Mangkusubroto, pekan lalu. Kuntoro berjanji, keppres produk mantan presiden Soeharto, yang mengharuskan PLN membeli listrik swasta, akan segera dicabut. Kebijakan ini dirilis menyusul banyaknya kontrak PLN dengan perusahaan listrik swasta yang merugikan. Harga yang harus dibeli PLN tergolong tinggi, padahal PLN terikat ketentuan menjual listrik ke konsumen dengan harga yang tidak memberatkan. Akibatnya, PLN terancam bangkrut.

Kuntoro menambahkan, ketentuan ini tidak berlaku bagi perusahaan yang sudah teken kontrak dengan PLN melalui mekanisme tender. Artinya, dari sekian banyak kontrak yang menggerogoti PLN, akan disortir mana yang didapat melalui prosedur yang benar. Lainnya? Ya, selamat tinggal.

Semen Cibinong Mulai Membayar Utang

Di tengah seretnya soal utang swasta, PT Semen Cibinong sudah melangkah maju. Pabrik semen ini mendapat kelonggaran pembayaran dari kreditur: sementara ini diharuskan membayar bunga hanya 25 persen dari perjanjian semula. Nah, November kemarin, Cibinong mulai membayar bunga utang.

Sayang, besar uang yang digunakan untuk membayar utang dan berapa nilai total utang Cibinong tidak terungkap. Awal tahun lalu, perusahaan ini dilaporkan menjual aset senilai US$ 1 miliar untuk mengatasi utang yang di-hedging. Kemudian, pertengahan tahun ini, Semen Cibinong merugi sampai Rp 10 miliar. Padahal, tahun lalu, perusahaan ini membukukan laba Rp 44,87 miliar.

Langkah Cibinong ini, menurut analis, diharapkan dapat memicu semangat penyelesaian utang swasta yang jumlahnya mencapai US$ 84 miliar.

James R. Moffet Diperiksa

Presiden Komisaris Freeport McMoran Copper & Gold Inc., James R. Moffet, Kamis pekan lalu diperiksa Kejaksaan Agung Indonesia. Moffet datang ke gedung bundar Kejakgung, Jakarta, pukul 7.30 pagi. Sekitar enam jam ia dimintai keterangan seputar penjualan sepuluh persen saham Freeport kepada Bakri & Brothers, tahun 1992. Usai pemeriksaan, ia menegaskan kepada pers, "Tidak ada KKN di Freeport." Menurut dia, semua kontrak dalam tubuh Freeport dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Moffet dipanggil Kejaksaan Agung sehubungan dengan tuduhan Jeffrey Winters tentang adanya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme di Freeport. Winters, pengamat masalah Indonesia dari Northwestern University, juga menyatakan keterlibatan Ginandjar Kartasasmita, Menteri Pertambangan dan Energi saat itu.

Tudingan Winters inilah yang membuat Ginandjar tersinggung dan mengadukan kasus ini ke kepolisian. Belakangan, Winters dinyatakan resmi berstatus tersangka untuk kasus penghinaan terhadap pejabat negara. Mengenai status barunya ini, Winters berkomentar, hal ini hanyalah trik penguasa untuk menggeser isu skandal korupsi. Dia menegaskan, tak bersedia datang ke Indonesia dengan status tersangka.

Manipulasi di PTP Nusantara XIII

Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga, biang keladi kerugian PTP Nusantara XIII senilai Rp 109,58 miliar adalah manipulasi pembukuan. Yang dimanipulasi, menurut ICW, adalah catatan penjualan tiga jenis produk: minyak kelapa sawit, inti sawit, dan minyak goreng. Ketiga produk ini dicatat dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga resmi versi Kantor Pemasaran Bersama. Selain itu, ICW juga menemukan indikasi praktek mark-up nilai pengadaan barang inventaris.

Koordinator Badan Pekerja ICW, Teten Masduki, merekomendasikan dibentuknya tim investigasi independen guna meneliti PTPN XIII yang berlokasi di Kalimantan Barat. Pembongkaran kasus manipulasi ini diharapkan sanggup merintis tumbuhnya corporate culture yang bersih dalam tubuh BUMN.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini