Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, JAKARTA - Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasution mengkritik Sri Mulyani dan target rasio penerimaan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio Indonesia tahun 2018 sebesar 11 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, target itu terlalu kecil sehingga pemerintah mengalami kekurangan dana untuk mengelola Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sehingga Menteri Keuangan itu Sri Mulyani modalnya cuma batok kelapa. Minta sodaqoh ke seluruh dunia itu. Malu kita sudah 72 tahun merdeka," tutur dia dalam sesi diskusi panel dalam acara peluncuran buku Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2017 di Gedung BI, Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018.
Anwar juga mengkritik soal 'lembeknya' pemerintah dalam hal penarikan pajak. Salah satu program yang ia kritik adalah Tax Amnesty. Ia pun membandingkan pola penarikan pajak dari negara tetangga.
"Tax Amnesty itu hanya untuk mengampunkan orang yang tidak bayar pajak. Coba di Singapura satu sen pun dikejar kau sama kantor pajak," tutur dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyebut tahun ini ditargetkan sebesar 11 persen. Ia menyebut, dalam 5 tahun ke depan tax ratio bisa mencapai 13-14 persen.
"Kami akan overhaul sistem administrasi, policy, dan alignment dengan kesepakatan internasional," kata Suahasil.
Belakangan isu utang luar negeri Indonesia yang sudah menembus angka Rp 4000 triliun memang menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Sri Mulyani sempat memastikan bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar utang tersebut meningkat tiap tahunnya.
Lihat juga video webseries: #MudadiPuncakBisnis Episode 01: Rex Marindo Pendiri 118 Upnormal dan resto lainnya yang menantang Starbucks dan Mc Donald's
Foto 
