Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpilih sebagai Co-Chair dari the Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Koalisi) periode 2021-2023 menggantikan Menteri Keuangan Cile.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pemilihan Co-Chair ini dilakukan melalui pemungutan suara (voting) yang diikuti oleh para Menteri Keuangan dari 52 negara anggota Koalisi untuk memilih satu diantara tiga Menteri Keuangan, yaitu Indonesia, Filipina dan Uganda pada 10 Februari 2021," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Februari 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebagaimana diumumkan oleh Sekretariat Koalisi, Indonesia akan menjalankan peran tersebut bersama dengan Finlandia sebagai Co-Chair Koalisi. Terpilihnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, tutur Rahayu, menambahkan eksposur, posisi strategis dan peran Indonesia yang kian penting di dunia internasional setelah penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 dan Chairmanship ASEAN tahun 2023.
Terpilihnya Indonesia menjadi co-chair Koalisi pun dinilai mengafirmasi kepercayaan komunitas aksi perubahan iklim global yang besar pada Indonesia. Dengan demikian Indonesia dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim.
"Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia selama ini”, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan instrumen. Kebijakan dan instrumen terkait pendanaan antara lain penandaan APBN untuk perubahan iklim (budget tagging), pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) selaku pengelola beragam dana terkait kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon dan lainnya terkait lingkungan hidup di berbagai Kementerian/Lembaga.
Selain itu juga pembentukan Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai bagian dari Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI), dan aktivasi instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk.
Sri Mulyani lebih lanjut menyatakan akan menjalankan peran yang optimal sebagai Co-Chair dan meningkatkan reputasi Indonesia di dunia internasional. Seiring dengan peran strategis dalam Koalisi ini, pengarusutamaan isu perubahan iklim dalam program pembangunan nasional telah dan akan terus dilaksanakan.
Hal ini untuk mengurangi emisi sesuai Nationally Determined Contribution yang merupakan komitmen Indonesia terhadap persetujuan Paris, sebesar 29 persen dengan upaya sendiri, atau 41 persen dengan dukungan internasional di tahun 2030.
Menteri Keuangan Indonesia bergabung dengan Koalisi pada 5 Juli 2019. Koalisi merupakan forum yang dibentuk untuk mendukung upaya kolektif para Menteri Keuangan negara-negara anggota dalam menggunakan kebijakan fiskal, manajemen keuangan publik dan mobilisasi pendanaan perubahan iklim untuk mendorong aksi perubahan iklim di level domestik maupun global.
Koalisi ini diinisiasi pada Sidang Tahunan IMF - World Bank pada bulan Oktober 2018 di Bali dan secara resmi diluncurkan pada IMF - World Bank Spring Meeting bulan April 2019. Dalam menjalankan kegiatannya, Koalisi berpedoman pada Helsinki Principles: 6 (enam) prinsip aspiratif dan tidak mengikat yang mempromosikan aksi iklim nasional terutama melalui kebijakan fiskal dan keuangan publik.
Dalam menjalankan berbagai aktivitasnya nanti, Sri Mulyani sebagai Co-Chair akan didamping satu Co-Chair lainnya yang merupakan Menteri Keuangan perwakilan negara-negara maju. Perwakilan negara maju dalam posisi Co-Chair oleh Finlandia telah disetujui Koalisi pada pertemuan Koalisi tingkat Menteri Keuangan pada ke-4 tanggal 12 Oktober 2020.
Foto 
