Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sempat kesulitan menjawab saat ditanya apa instruksi Presiden Prabowo Subianto terhadap pemberhentian hubungan kerja (PHK) 10.665 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Menurut pantauan Tempo, Immanuel meninggalkan audiensi sengketa kerja demi menghadiri rapat online dadakan sekitar pukul 15.00 WIB.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia baru keluar dari ruangannya sekitar 90 menit kemudian. Kabarnya Immanuel menghadiri rapat dengan Presiden Prabowo Subianto. Laki-laki yang biasa dipanggil Noel itu diam selama beberapa detik saat mendengar wartawan melontarkan pertanyaan apa arahan kepala negara, yang sempat menyatakan ingin Sritex diselamatkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sambil tersenyum, ia memutar tubuhnya seperti hendak melangkahkan kaki ke mobil yang sudah bersiaga. Lalu setelah didesak dia akhirnya menjawab. "Yang ini (arahan Prabowo) gue nggak bisa jawab. No Comment," katanya saat dicegat di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat, 28 Februari 2025.
Immanuel pun setuju memberi pernyataan lain perihal sikap Kementerian Ketenagakerjaan merespon PHK massal perusahaan tekstil raksasa asal Sukoharjo tersebut. Ia menjanjikan empat hal utama untuk 10.665 karyawan Sritex yang di-PHK, yakni memenuhi pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua dan pekerjaan baru.
"Itu adalah tugas kami sebagai pemerintah. Nah, nggak kalah penting kami juga mencarikan kawan-kawan yang di-PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah sekitar pabrik di situ," ucapnya mengklaim. Ia bahkan memberi keistimewaan dengan batasan umur bagi mantan karyawan Sritex di pekerjaan baru.
"Yang penting mereka mau bekerja dan tidak dibatasi oleh umur," ucap Immanuel. Politikus partai Gerindra itu menilai pembatasan umur akan mempersulit kesempatan mantan karyawan Sritex untuk mendapat pekerjaan pengganti.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan empat kementerian untuk mempertimbangkan berbagai opsi dan skema guna mencegah PHK karyawan Sritex akibat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang. Keempat kementerian tersebut meliputi Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Ketenagakerjaan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa upaya penyelamatan Sritex merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang meminta sejumlah kementerian teknis terkait untuk melakukan kajian mendalam demi menyelamatkan perusahaan tersebut.
Sukma Kanthi Nurani berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Konflik Kepentingan dalam Rangkap Jabatan Bos Danantara
Foto 
