Suara Keras Marubeni

BARNABAS Banggur, Asisten Dir-Ut PT Konsultasi Pembangunan merasa semakin bingung. Sudah tiga bulan lebih ia diminta mengurusi manajemen PT In Nismo (Indokaya Nissan Motors), penyalur tunggal mobil-mobil merk Nissan-Datsun dalam bentuk terurai (Completely Knocked Down). Tapi sampai pekan lalu tak ada tanda-tanda akan dicairkannya pengiriman CKD itu dari Jepang. Marubeni Corporation, eksportir mobil-mobil Nissan-Datsun itu, rupanya masih tetap mengembargo pengiriman CKD mereka ke Indonesia. "Kami sudah mengontak pimpinan Marubeni dan Nissan Motors Company," kata Barnabas kepada TEMPO. Apa jawaban mereka? Ia menyodorkan jawaban teleks per 24 Februari dari Tokyo. Isinya: Pihak Marubeni dan Nissan sudah menyalurkan keinginan mereka kepada Menteri Prindustrian A.R. Soehoed. "Kami jadi bingung. Dari Jepang kami mendapat jawaban begini, tapi ada pemerintah kami tak mendapat apa-apa," kata Barnabas kesal. Pihak Departemen Perindustrian sampai sekarang masih bungkam. Irjen J. Sulamet, Ketua tim penyelesaian sengketa In-Nismo dengan Marubeni-Nissau setiap kali ditanya soal tersebut selalu mengelak, dengan alasan "masih rapat", atau "masih harus bertemu Menteri dulu." Tidak Mematuhi Dari Tokyo sendiri sampai sekarang belum keluar keterangan resmi. Tapi koresponden TEMPO di Tokyo, I Ketut Surajaya, setelah mengontak ke sana-sini, akhirnya berhasil mewawancarai seorang juru bicara Marubeni, di kantor mereka yang tinggi megah di daerah bisnis Ohtemachi Tokyo. Apa maunya Marubeni? Berikut ini beberapa petikan dari wawancara tersebut Apa yang menyebabkan Marubeni sampai sekarang belum juga mengirim CKD mobil Nissan-Datsun ke Indonesia? Karena pihak Affan bersaudara tidak melaksanakan petunjuk pemerintah dan keputusan rapat luar biasa para pemegang saham PT In-Nismo per 15 Desember 1980 secara sepenuhnya. Memang Affan bersaudara telah menyerahkan 50% dari 60% saham yang mereka miliki. kepada pemerintah. Namun dalam hal manajemen mereka tidak mematuhi petunjuk-petunjuk pemerintah. Jadi Marubeni dan Nissan tak mengakui keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham In-Nismo tersebut? Ya. Alasannya? Karena kami tak mengakui manajemen baru PT In-Nismo di bawah PT Konsultasi Pembangunan. Kami tetap berpegang teguh pada petunjuk Departemen Perindustrian. Yakni, ada pemisahan yang jelas antara pemilikan (ownership) dan manajemen. Dan yang harus manajemen baru itu adalah pemegang saham yang baru, dalam hal ini Pepabri. Namun yang menunjuk PT Konsultasi Pembangunan adalah pemegang saham yang lama. Apakah Marubeni-Nissan sudah punya calon baru untuk manajemen? Sudah ada ide, tapi kami belum bisa menyebutkannya sekarang. Andaikata yang memegang manajemen baru itu datang dari Pepabri (Persatuan Purnawirawan ABRI), bagaimana? Pepabri itu kan pemegang saham (pemilik). Antara pemegang saham dengan manajemen baru dipisahkan. Apa ada masalah dengan Pepabri? Tidak ada, karena pemerintah sendiri yang merekomendasikan Pepabri. Bagaimana dengan rencana Marubeni-Nissan membuka pabrik komponen mobil di Indonesia seharga US$ 200 juta? Apa masih jadi? Memang sudah ada persetujuan dari pemerintah. Tentu ini baru bisa direalisasikan setelah melalui bermacam-macam negosiasi. Rencana kongkrit bisa dilaksanakan segera, setelah masalah dengan Affan bersaudara itu diselesaikan secara tuntas. Tuntutan Marubeni-Nissan terhadap Affan bersaudara di pengadilan negeri Jakarta, apa masih diteruskan? Kami selalu menikuti petunjuk Departemen Perindustrian Malang PT In-Nismo masih utang sebanyak US$ 7,1 juta kepada perusahaan Marubeni Panama SA. Sedang kepada Bank of Tokyo, atas jaminan Marubeni, In-Nismo mendapat kredit US$ 12 juta. Dan karena utang ini tak dilunasi, kami pernah mengajukan untuk diselesaikan di pengadilan. Tapi sekarang kami tak akan melanjutkan gugatan tersebut, atas nasihat Departemen Perindustrian. Bisa dimengerti bila Barnabas Banggur tak bisa mengerti argumentasi Marubeni. Sebab dalam rapat umum pemegang saham luar biasa 15 Desember 1980, antara lain diputuskan pembeli saham baru harus menyetujui supaya manajemen diserahkan kepada yang profesional, dalam hal ini telah ditunjuk PT Konsultasi Pembangunan. Menurut Barnabas, rapat itu adalah sah, karena dihadiri oleh semua unsur Affan, termasuk wakil dari Almarhum Wahab Affan, serta Saso Soegiarso yang memiliki 10% saham. Utusan dari Departemen Perindustrian dan bank-bank negara juga hadir. Rapat juga menyetujui bahwa pembeli saham baru, yang telah ditunjuk Departemen Perindustrian (Pepabri), harus menjamin bahwa Maruheni dan Nissan Motor Tokyo akan mensuplai CKD Nissan-Datsun terus menerus sesuai dengan perjanjian keagenan tunggal. Adapun mengenai sisa utang Affan kepada Marubeni yang US$ 8,2 juta disetujui dalam rapat, akan dibayar dari hasil suplai CKD komponen Nissan dan Datsun. Sedang barang agunan dari pemilik saham yang lama, yaitu Affan bersaudara, akan ditarik dari jaminan pinjaman In-Nismo. Tapi kemudian terjadi perkembangan baru yang nampaknya semakin menyudutkan pihak Affan. Dari Departemen Perindustrian datang permintaan agar pihak Affan melakukan penyerahan dan pengalihan saham itu tanpa syarat. Pihak Affan merasa bingung juga menerima surat yang ditandatangani oleh Menteri Perindustrian A.R. Soehoed pada 2 Februari. Sebab, beberapa hari sebelum itu, pada pertengahan Februari, Menteri Soehod, menurut pihak Affan "masih menyatakan bahwa hak-hak kami akan tetap dijamin."