Suatu Titik Balik ?

CADANGAN minyak bumi Indonesia cukup besar. Dari cekungan-cekungan minyak yang sudah diketahui diperkirakan dapat diprodusir sebanyak 39 milyar barrel. Sedang dari cekungan yang belum diuji atau belum terjamah diharapkan terdapat cadangan 33 milyar barrel. Jadi jumlah cadangan minyak Indonesia diperkirakan sekitar 72 milyar barrel. Hingga prospek minyak bumi Indonesia masih cukup cerah. Itu dikatakan Menteri Pertambangan dan Energi Subroto pada Komisi VI DPR Sabtu pekan lalu. Nada optimis yang disuarakan Subroto mungkin belum bisa menenteramkan rasa was-was yang memprihatinkan masa depan minyak bumi Indonesia. Munculnya saingan minyak dari RRC, Alaska serta terakhir dari Teluk Meksiko merupakan calon saingan berat buat pemasaran minyak Indonesia dalam tahun-tahun mendatang. Ekspor LNG ke Amerika Serikat masih saja tertunda sedang peningkatan konsumsi minyak dalam negeri terus melaju. Lagi pula konsumsi dalam negeri ini sebagian masih harus dipenuhi dengan impor minyak dari Timur Tengah. Mungkin semuanya ini mendorong disetujuinya proyek hydrocracker Dumai oleh Dewan Komisa ris Pertamina. Hydrocracker ini akanmengolah LSWR (low sulphur acy residue), produksi Minas yang belakangan ini seret pemasarannya di luar negeri. Masalahnya, bagaimana pembiayaan proyek yang ditaksir bakal menelan sekitar $ 700 juta itu? Pertamina jelas tak ingin mencari bentuk hutang yang memberatkan beban pemerintah dan debt service ratio (perbandingan jumlah cicilan hutang dengan penerimaan ekspor) seperti kata Dirut Piet Haryono. Jadi? "Misalnya dengan membentuk perusahaan patungan yang terdiri dari bank luar negeri, pengusaha pembeli hasil serta Pertamina," kata Piet Haryono (TEMPO, 11 Nopember 1978). Menurut The Asian Wall Street Journal pekan lalu perusahaan patungan ini akan dibentuk dengan ketentuan perbandingan pemilikan saham yang lebih kecil di pihak Indonesia (minority share). "Secara prinsip, ini suatu langkah yang radikal," tulis AWSJ mengutip seorang peninjau asing. Mengapa radikal? Karena ini berarti ditinggalkannya inti sistim 'bagi-hasil' (production sharing) di bidang perminyakan yang telah dimulai awal 1960-an (terkecuali sistim kontrak karya dengan Caltex yang bakal berakhir akhir 1982). Sistim 'bagi-hasil' ini menutup kemungkinan pemilikan pihak asing berdasar pasal 33 UUD 1945. Langkah Mundur "Berita itu benar," kata suatu sumber TEMPO di Migas. Telah diputuskan untuk membangun hydrocracker di Dumai melalui usaha patungan dengan pihak swasta Jepang. Dengan risiko Indonesia (Pertamina) akan mendapat bagian pemilikan yang lebih kecil. Ini berarti, secara teknis proyek itu akan merupakan proyek non-pemerintah. Dengan begitu, hutang dan pembiayaan proyek yang datang dari luar negeri tidak turut diperhitungkan dalam jumlah hutang pemerintah oleh Bank Dunia dan IMF. Hingga debt service ratio yang ditetapkan tak boleh lewat 20% itu tidak akan dilampaui. Bagian Pertamina itu akan terus meningkat dan dalam jangka waktu tertentu, proyek ini bakal menjadi milik penuh Pertamina. Apakah langkah ini merupakan titik balik dari kebijaksanaan pemerintah di bidang pertambangan? Mungkinkah kebijaksanaan yang sama -- usaha patungan dengan pemerintah sebagai minor share holder -- bakal diterapkan dibidang lain? "Terlalu pagi untuk meramal sejauh itu," kata sumber TEMPO yang sama. Ia belum melihat ini sebagai suatu langkah mundur dari kebijaksanaan perminyakan. "Lagi pula cara pembangunan hydrocracker itu ditempuh karena sulitnya pembiayaan sedang proyek itu harus segera dibangun."