Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah merestui transformasi kelembagaan Perusahaan Umum (Perum) Bulog sebagai lembaga otonom. Bersama dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait yang ia bawahi, pihaknya menggelar rapat koordinasi lanjutan yang membahas wacana tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Banyak ya tadi yang ikut rapat itu banyak sekali, kami hari ini melanjutkan rapat pertama secara resmi mengenai transformasi Bulog karena ini sudah diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Bapak Presiden langsung beberapa waktu yang lalu,” tuturnya dalam konferensi pers usai rapat yang digelar di kantor pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan pada Jumat, 29 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menerangkan, di dalam rapat kali ini terdapat pembahasan mengenai konsep transformasi, keuangan, hingga status kepegawaian. Terkait regulasi yang menaungi, Zulhas menyatakan pilihannya antara melalui peraturan presiden (perpres) atau undang-undang (UU). "Tadi, kalau cepat perpres, kalau lama undang-undang," tuturnya.
Pemerintah berharap, setelah transformasi, Bulog menjadi lembaga yang kuat dan kinerjanya bisa mendorong tercapainya program utama Presiden yakni swasembada pangan, pada 2027 mendatang. “Karena kami ingin Bulog itu betul-betul kuat, tetapi juga bisa jalan. Jangan nanti kuat tapi enggak bisa jalan. Kami kuat tetapi juga bisa jalan,” katanya.
Kendati demikian, pihaknya masih belum bisa menjelaskan lebih mendetail terkait fungsi Bulog nantinya, akankah tetap mengurusi urusan komersial ataupun PSO. “Atau memang fungsinya tadi untuk stabilisasi? Seperti yang di India ya, seperti di India itu,” ujarnya.
Begitu pula, terkait status kepegawaian dan kapan transformasi tersebut akan dirampungkan. “Lebih cepat lebih baik,” tuturnya.
Adapun, kabar-kabar perubahan kendali tersebut pertama kali tersiar dalam rapat dengar pendapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, yang antara lain membidangi pertanian dan pangan, dengan manajemen Bulog pada Selasa, 5 November 2024. Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengatakan kelak lembaga yang ia pimpin itu tak lagi dikendalikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tapi di bawah presiden. “Saya diminta Pak Presiden menyiapkan transformasi kelembagaan,” ujarnya.
Selain itu, perombakan Bulog juga masuk agenda rapat koordinasi Kementerian Koordinator Pangan yang berlangsung pada Kamis, 21 November 2024. Ditemui seusai rapat tersebut, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengatakan salah satu persiapan yang dilakukan adalah pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Bulog. Karena masih dibutuhkan, pada 2025 Bulog masih mengikuti rencana kerja Kementerian BUMN. “Tugas sebagai operator BUMN pangan tetap jalan, tapi tim transformasi nanti dibentuk,” tuturnya.
Ghoida Rahmah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
