Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Susi Sebut Sri Mulyani Tak Setujui Kenaikan Gaji di KKP

Menteri Susi Pudjiastuti mengusulkan kenaikan gaji 200 persen pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi belum disetujui Sri Mulyani.

7 Desember 2017 | 11.56 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluhkan rendahnya gaji pegawai negeri sipil (PNS) di kementeriannya. Ia membandingkannya dengan gaji pegawai negeri di kementerian lain, seperti Kementerian Keuangan.

Keluhan tersebut diungkapkan Susi Pudjiastuti dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2017, yang diselenggarakan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis, 7 Desember 2017. Sosiolog Imam Prasodjo, yang ditunjuk sebagai moderator dalam acara tersebut, mengatakan salah satu faktor terjadinya korupsi di tubuh kementerian adalah gaji pegawai yang dirasa terlalu kecil.

Pernyataan tersebut pun diamini Susi Pudjiastuti. Menurut dia, salah satu rencana dalam program reformasi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah program Susinisasi.

"Salah satu program dari Susinisasi itu menaikkan gaji pegawai sebesar 200 persen selama tiga tahun," ujar Susi kepada sang moderator. Ungkapan tersebut pun langsung disambut tepuk tangan riuh puluhan pegawai Kementerian Kelautan yang turut menghadiri acara tersebut.

Namun Susi menyayangkan, hingga saat ini, usulnya tersebut belum mendapat sambutan positif dari Kementerian Keuangan. "Tapi Menteri Keuangannya enggak setuju," ujar Susi Pudjiastuti, yang disambut tawa pegawai KKP yang hadir.

Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di kantornya. Hari ini, giliran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan acara serupa.

Acara bertema "Ayo Kita Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera" tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, Ketua Pukat UGM Arifin Mochtar, dan aktivis dari ICW, Adnan Topan Husodo.

ERLANGGA DEWANTO | DRC

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus