Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Terkini Bisnis: Jalan Tol Kaltara - Kaltim, Penagihan Piutang BLBI

Pembangunan jalan tol Kaltara - Kaltim ditargetkan mulai pada 2022.

5 Juni 2021 | 12.22 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Ilustrasi jalan tol. dok.TEMPO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis dimulai dengan rencana pembangunan jalan tol Kalimantan Utara (Kaltara) - Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2022. Proyek jalan tol itu akan menghubungkan Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kemudian informasi harga aset kripto Tokenomy atau TEN meningkat dari 300 persen dalam waktu 24 jam. Berita lainnya tentang penagihan piutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI melalui mekanisme piutang negara alias perdata. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut:

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

1. Pembangunan Jalan Tol Kaltara - Kaltim Dimulai pada 2022

Target pembangunan jalan tol Kalimantan Utara (Kaltara)-Kalimantan Timur (Kaltim) yang menghubungkan Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan dimulai pada 2022.

"Kami targetkan progres pengerjaannya bisa ditindaklanjuti tahun depan, kalau tahun ini sudah tidak memungkinkan dengan kondisi anggaran yang ada sekarang," kata Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, di Tanjung Selor, Jumat, 4 Juni 2021.

Zainal juga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Jumat (4/6), di kediaman Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, di Tanjung Redep, Berau, agar proses pembangunan jalan tol Bulungan dan Berau ini dapat terealisasi dengan baik.

Sebelumnya, rencana pembangunan jalan tol tersebut disampaikan langsung ke Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK yang saat itu datang berkunjung ke Kantor Gubernur Kaltara di Tanjung Selor, Bulungan, Kamis, 3 Juni 2021.

"Memang sudah saya rencanakan, dan alhamdulillah saya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim secara langsung, terkait kerja sama pembangunan tol itu," katanya.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Harga Aset Kripto Tokenomy Melesat 300 Persen Hari Ini

Aset kripto Tokenomy (TEN) yang memiliki basis cukup besar di Indonesia mengalami peningkatan harga lebih dari 300 persen dalam satu hari.

Harga TEN meningkat dari Rp755 pada Kamis 3 Juni 2021 menjadi R p3.475 pada hari ini Jumat, 4 Juni 2021, siang atau melewati 300 persen dalam 24 jam.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan TEN merupakan salah satu aset kripto yang cukup lama aktif di Indonesia. TEN ikut memberikan edukasi kepada masyarakat seputar blockchain melalui program Tokenomy Academy dan berbagai pertemuan sejak 2017.

"Aset kripto TEN memiliki banyak peran dalam ekosistem blockchain di Tanah Air khususnya dalam melahirkan berbagai produk inovatif di blockchain seperti Defi melalui Tadpole Finance maupun token Rupiah Digital dalam bentuk token IDK yang juga diinisiasi melalui program Tokenomy," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat 4 Juni 2021.

Di market Indodax, TEN juga menjadi aset kripto dengan volume tertinggi pada hari itu. TEN mengalahkan DOGE, Ethereum, dan Bitcoin, secara volume perdagangan.

Baca berita selengkapnya di sini.

3.Tagih Piutang BLBI, Sri Mulyani: Kami Tak Lagi Pertanyakan Niat Baik atau Tidak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tak akan lagi mempertanyakan niat baik atau tidak dalam menagih dana piutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI sebesar Rp 110,454 triliun.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melakukan penagihan melalui mekanisme piutang negara alias perdata. "Oleh karena itu, karena waktunya sudah sangat panjang, yaitu sesudah lebih dari 20 tahun, tentu kami tidak lagi pertanyakan niat baik atau tidak, tinggal mau bayar atau tidak," ujar dia dalam konferensi pers, Jumat, 4 Juni 2021.

Menurut Sri Mulyani, penagihan itu akan menggunakan seluruh instrumen yang ada di Indonesia. Ia pun menggandeng berbagai instansi, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Kementerian Hukum dan HAM, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Ia mengatakan berbagai instrumen dari lembaga-lembaga tersebut dapat dimaksimalkan dalam melakukan pelacakan data hingga melakukan identifikasi obligasi atau kewajiban dari obligor dan debitur BLBI.

"Semuanya punya peranan dan kewenangan yang semuanya bisa membantu pelaksanaan tugas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan kami harap tentu masa tugas tiga tahun bisa dilaksanakan dengan kerja sama yang erat," kata Sri Mulyani.

Baca berita selengkapnya di sini.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus