Terkini: Buwas Sebut Utang Pemerintah Rp 16 Triliun ke Bulog Pengaruhi Kondisi Keuangan, Syarat dan Ketentuan Beli Rumah Baru Bebas PPN 100 Persen

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Buwas soal Utang Pemerintah Rp 16 Triliun ke Bulog....

1. Buwas soal Utang Pemerintah Rp 16 Triliun ke Bulog: Ini Pengaruhi Kondisi Keuangan

Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan, pemerintah perlu segera membayar utang kepada Bulog sebesar Rp 16 triliun. 

"Yang belum dibayar pemerintah ini Rp 16 triliun. Pemerintah masih punya utang. Tapi kemarin sudah dibahas oleh presiden dan menteri keuangan, akan dibayarkan. Tahun ini juga akan diselesaikan," kata Buwas dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Gedung 

DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 8 November 2023. 
Buwas menyebut pemerintah saat ini hanya menunggu audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. "Karena uang sudah ada tinggal audit dari BPKP saja, " ucap Buwas.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Syarat Beli Rumah Baru Bebas PPN 100 Persen dan Ketentuannya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan insentif dari pemerintah untuk sektor properti mulai berlaku pada November 2023. Insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN 100 persen tersebut diberikan untuk pembelian rumah baru yang sudah dibangun. 

“Ini memang tujuannya untuk menyerap rumah-rumah yang telah dibangun. Stok yang ada, sehingga bisa memunculkan demand (permintaan),” katanya dalam konferensi pers Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal III 2023 dan Stimulus Fiskal di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin, 6 November 2023. 

Melalui pemberian insentif, Sri Mulyani berharap masyarakat yang memiliki tabungan di atas Rp 500 juta dapat menggunakannya untuk belanja properti. 

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Sepekan Lebih Bandara Kertajati Beroperasi Penuh....

3. Sepekan Lebih Bandara Kertajati Beroperasi Penuh, Juru Bicara Menhub: Penerbangan ke Bali Favorit

Juru Bicara Menteri Perhubungan (Menhub) Adita Irawati menjelaskan perkembangan mengenai Bandara Kertajati yang beroperasi penuh sepekan lebih. Bandara yang terletak di Majalengka, Jawa Barat itu beroperasi melayani penerbangan yang diambilalih dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung, mulai 29 Oktober 2023 lalu.

“Evaluasi yang kami terima dari BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat) dan PT Angkasa Pura II (Persero), so far penerbangan cukup baik,” ujar dia di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 November 2023.

Menurut Adita, secara trafik dan jumlah 16 penerbangan dalam satu hari itu relatif baik. Adapun tujuan Denpasar, Bali, menjadi rute favorit. Tujuan ke Balikpapan, Kalimantan Timur; dan Medan, Sumatera Utara juga cukup baik.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Tren Pengguna LRT Jabodebek Meski Belasan Trainset Masuk Bengkel, Kemenhub: Tetap Penuh di Pagi Hari

Juru Bicara Menteri Perhubungan (Menhub) Adita Irawati mengatakan ada tren mengenai pengguna tetap light rail transit atau LRT Jabodebek meski belasan unit rangkaian keretanya masuk bengkel untuk perawatan. Menurut dia, pengguna tersebut adalah orang-orang yang akan berangkat ke kantor.

“Tren di-peak hours (jam sibuk) tetap penuh padet terus. Sekitar jam 5 sampai 8 pagi. Itu adalah peak sampai jam 10,” ujar dia di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 November 2023.
Bahkan Adita mengklaim okupansi saat jam sibuk itu bisa mencapai lebih dari 70 persen dengan jumlah trainset yang beroperasi saat ini 8 unit. Namun, kata Adita, permintaannya bisa lebih tinggi dibandingkan itu. “Tinggi memang (okupansinya),” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Cara Mengecek SLIK OJK: Memantau Apakah KTP....

5. Cara Mengecek SLIK OJK: Memantau Apakah KTP Dipakai Orang Lain untuk Pinjol

Penggunaan identitas pribadi, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa izin semakin marak. Terlebih dalam layanan pinjaman online (Pinjol), mengingat potensi penyalahgunaan data ini dapat merugikan orang yang identitasnya disalahgunakan.

Untuk mengatasi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyediakan layanan verifikasi secara online melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dapat membantu masyarakat memeriksa apakah KTP mereka digunakan untuk pinjaman online tanpa izin.

Sebelumnya, mengecek SLIK OJK bisa dilakukan lewat Konsumen.ojk.go.id. Namun, kini Permohonan Informasi Debitur SLIK secara online di OJK telah dialihkan ke website dan aplikasi iDebku yang dapat diakses pada link idebku.ojk.go.id.

Cara efektif mengecek penggunaan KTP untuk pinjaman online antara lain buka laman idebku.ojk.go.id untuk memulai proses pengecekan. Lalu, pada pendaftaran, pilih opsi "Pendaftaran" dan isi data yang diminta, termasuk jenis debitur, jenis identitas, kewarganegaraan, nomor identitas, dan kode captcha yang tersedia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Optimistis Seruan Boikot Produk Pro Israel Tak Berdampak ke Investasi, Bahlil: Target Rp 1.400 Triliun akan Tercapai