Terkini: OJK Beberkan Utang Sritex ke 27 Debitur dan Tiga Multifinance Rp 14,64 Triliun, Mengapa Kemenkeu Merasa Perlu Klarifikasi soal Maung?

Berikut ringkasan empat berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. OJK Beberkan Utang Sritex kepada 27 Debitur....

1. OJK Beberkan Utang Sritex kepada 27 Debitur dan Tiga Multifinance Tembus Rp 14,64 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara tentang isu kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae membeberkan jumlah utang Sritex tembus Rp 14,64 triliun.

Jumlah tersebut adalah total utang tercatat Sritex kepada 27 bank dan tiga perusahaan multifinance per September 2024. 

“Exposure debitur per September 2024 itu tercatat pada 27 bank dan tiga multifinance dengan total outstanding mencapai Rp 14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan,” kata Dian saat konferensi pers daring Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada Jumat, 1 November 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Mengapa Kemenkeu Merasa Perlu Klarifikasi Pernyataan Wamenkeu Anggito Abimanyu soal Mobil Maung?

Pernyataan Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu III, Anggito Abimanyu soal arahan Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas, berujung klarifikasi Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Eksplanasi tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024. Deni menilai penting klarifikasi ini untuk disampaikan sesuai fakta agar masyarakat tahu konteks dari pernyataan Wamenkeu tersebut.

Lantas mengapa pernyataan Anggito Abimanyu perlu diklarifikasi oleh Kemenkeu?

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Temui Jaksa Agung Bahas Langkah Strategis, Nusron Wahid....

3. Temui Jaksa Agung Bahas Langkah Strategis, Nusron Wahid: Zero Toleransi bagi Mafia Tanah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertandang ke Kantor Kejaksaan Agung pada Kamis, 31 Oktober 2024. Dalam kunjungan itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membahas soal mafia tanah. 

Usai persamuhan itu, Nusron Wahid mengapresiasi Jaksa Agung yang disebut pemberani dan memiliki reputasi sekaligus integritas yang mulia. “Kami berkoordinasi, menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka memberantas mafia tanah,” kata Nusron dalam keterangannya seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu, 2 November 2024. 

Nusron Wahid mengatakan kementeriannya tidak akan mentoleransi mafia tanah. Dia menyebut distribusi tanah harus mencerminkan pemerataan bagi Indonesia. 

Berita selengkapnya baca di sini.

4. OJK Sebut Tekanan Geopolitik Jadi Ancaman Bagi Prospek Perekonomian

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan tensi geopolitik dan instabilitas di Timur Tengah menjadi ancaman bagi prospek perekonomian global. Harga komoditas yang dianggap safe haven meningkat, begitu juga dengan premi risiko.

“Risiko geopolitik global yang meningkat turut menjadi tantangan bagi prospek perkeonomian ke depan, dan instabilitas yang terjadi di Timur Tengah menyebakan harga komoditas yang dianggap sebagai safe haven seperti emas meningkat tajam,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers daring hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada Jumat, 1 November 2024.

Perkembangan tersebut, katanya, menyebabkan peningkatan premi risiko dan imbal hasil atau yield secara global. Hal itu lantas mendorong aliran modal keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Guru Besar UGM Beri Saran Prabowo Soal Target Swasembada Pangan