Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu malam, 10 Juli 2024 dimulai dari Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mendorong dilakukannya investigasi perihal indikasi penyebab serangan siber Ransomware di server Pusat Data Nasional (PDN) Sementara atau PDNS.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Disusul, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprediksi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit Rp 609,7 triliun di akhir 2024. Defisit berada pada level 2,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau lebih tinggi dari target APBN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selanjutnya, PT Bank Jago Tbk. (ARTO) telah memberhentikan secara tidak hormat karyawan berinisial IA yang menggelapkan dana nasabah senilai Rp1,39 miliar. Ia diduga membuka blokir 112 akun rekening dan memindahkan dana di dalamnya ke rekening penampung yang sudah dipersiapkan.
Berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum memutuskan mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM). Airlangga mengatakan pemerintah akan membahas wacana itu lebih lanjut.
Terakhir, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi hal ini usai rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.
Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.
Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:
Selanjutnya: 1. Erick Thohir: Lakukan Investigasi terhadap Pegawai Telkom....
1. Erick Thohir: Lakukan Investigasi Penyebab Gangguan Server PDNS
Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mendorong dilakukannya investigasi perihal indikasi penyebab serangan siber Ransomware di server Pusat Data Nasional (PDN) Sementara atau PDNS.
“Kalau ada yang tak kompeten ya copot. Saya mendorong investigasi, audit,” katanya di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.
Selain itu, ia juga menanggapi dampak fenomena serangan siber ransomware hingga Dirjen Aplikasi Informatika atau Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengundurkan diri dari jabatannya.
Berita selengkapnya baca di sini.
2. Defisit APBN Diprediksi Rp 609 Triliun, Ekonom Core Beberkan Dampaknya bagi Pemerintahan Prabowo
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprediksi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit Rp 609,7 triliun di akhir 2024. Defisit berada pada level 2,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau lebih tinggi dari target APBN.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan selisih kekurangan akan memberatkan masa awal pemerintahan presiden dan wapres terpilih, Prabowo - Gibran. “Beban pertama yang terlihat adalah pembayaran pembiayaan utang baik pokok maupun bunga,” ujarnya kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2024.
Beban utang menurut dia akan meningkat pada masa transisi pemerintahan di lima tahun awal. Ditambah, pemerintah juga punya tanggung jawab membayar utang jatuh tempo sebesar Rp800 triliun mulai tahun depan. Utang yang harus dibayar tiap tahun hingga 2027 tersebut berasal dari penarikan ketika pandemi covid-19.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 3. Bank Jago Pecat Karyawan yang Gelapkan Dana Nasabah Rp1,39 Miliar....
3. Bank Jago Pecat Karyawan yang Gelapkan Dana Nasabah Rp1,39 Miliar
PT Bank Jago Tbk. (ARTO) telah memberhentikan secara tidak hormat karyawan berinisial IA yang menggelapkan dana nasabah senilai Rp1,39 miliar. Ia diduga membuka blokir 112 akun rekening dan memindahkan dana di dalamnya ke rekening penampung yang sudah dipersiapkan.
"Ketika terbukti melakukan tindakan fraud melalui pemeriksaan internal, pelaku langsung diberhentikan secara tidak hormat. Sekitar akhir tahun lalu," kata Corporate Communication Bank Jago, Marchelo, saat dihubungi Tempo pada Rabu, 10 Juli 2024.
Bank Jago sebagai korban dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Franstedi untuk melaporkan dugaan penggelapan dana ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) pada 7 Desember 2024. Rio melaporkan, sekitar tanggal 18 Maret 2023 sampai 31 Oktober 2023 telah terjadi dugaan penyalahgunaan hak akses pada sistem milik Bank Jago.
Berita selengkapnya baca di sini.
4. Airlangga Sebut Pembatasan BBM Subsidi Belum Diputuskan 17 Agustus, Erick Thohir Bilang Masih Tunggu Perpres 191
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum memutuskan mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM). Airlangga mengatakan pemerintah akan membahas wacana itu lebih lanjut.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan sebelumnya mengharapkan, pembelian BBM subsidi bakal dibatasi mulai 17 Agustus 2024. Luhut mengatakan pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.
Airlangga mengatakan pemerintahan Jokowi akan melakukan rapat soal pembatasan subsidi BBM ini. “Tentu ada perhitungan dan konsekuensi fiskal juga ada,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 5. Jokowi Gabungkan Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa dengan Sawit....
5. Jokowi Gabungkan Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa dengan Sawit
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi hal ini usai rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.
Zulhas menjelaskan alasan penyatuan lembaga pengelolaan kakao dan kelapa dengan sawit adalah untuk pembibitan hingga riset. "Untuk subsidi silang. Paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS sawit," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini usai rapat.
Ia mencatat dana pengelolaan BPDPKS Rp50 triliun rata-rata per tahun. Menurut dia pungutan ekspor bagi kakao dan kelapa tidak akan ditagih lagi setelah digabung dengan BPDPKS.
Berita selengkapnya baca di sini.
Foto 
