Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, PDN Belum Normal Layanan Sameday Passport di Soekarno-Hatta Tutup

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. 

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sri Mulyani: Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen....

1. Sri Mulyani: Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, Asumsi APBN Rp 15 Ribu per Dolar AS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan awal tahun hingga saat ini, rupiah tercatat mengalami depresiasi 6,25 persen dibanding akhir 2023. Hingga akhir periode penghitungan 26 Juni 2024, rupiah mencapai 16.379 per dolar Amerika Serikat (dolar AS).

“Ini mengalami deviasi yang cukup besar dari asumsi APBN yang hanya Rp 15 ribu per dolar AS,” ujar Sri Mulyani dalam konfrensi pers APBN, Kamis, 27 Mei 2024.

Tekanan pada mata uang Indonesia dikhawatirkan dapat berpengaruh pada pembengkakan subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak atau BBM.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. PDN Belum Normal, Layanan Sameday Passport Service di Imigrasi Soekarno-Hatta Tutup

Unit Pelayanan Percepatan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta tutup pada Kamis 28 Juni 2024. Tutupnya layanan bikin paspor sehari jadi ini dampak gangguan yang dialami Pusat Data Nasional (PDN) setelah serangan ransomware.

Sejumlah pemohon yang datang ke unit pelayanan yang berlokasi di area perkantoran lantai 4, Gedung Parkir Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta terlihat kecewa. Mereka hanya mendapati kantor unit yang digembok, dan pemberitahuan yang tertera bahwa tutupnya layanan sampai waktu yang belum ditentukan.

Karenanya, berbeda dari hari-hari pada umumnya, suasana di area layanan khusus percepatan paspor sehari jadi atau  'Sameday Passport Service' itu tampak lengang sepanjang hari ini. Tak ada satu pun petugas imigrasi  berada di sana.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. BASF Batal Investasi US$ 2,6 Miliar, Menteri Bahlil....

3. BASF Batal Investasi US$ 2,6 Miliar, Menteri Bahlil: Bukan Dicabut tapi Ditunda

Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, membantah BASF dan Eramet mencabut rencana investasi pemurnian nikel di Indonesia senilai US$ 2,6 miliar dibatalkan.

Bahlil mengatakan, perusahaan yang awalnya merencanakan investasi setara kurs Rp 42,72 triliun tersebut tidak dicabut. Tapi ditunda. Dia mengatakan saat ini pemerintah masih berdiskusi dengan dua perusahaan tersebut.

"Sampai dengan sekarang kami lagi berdiskusi dengan mereka. Sementara bukan dicabut, tapi dipending sementara," kata Bahlil, yang menyatakan baru menerima kabar pencabutan investasi itu kemarin, Rabu, 26 Juni 2024. 

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Hutama Karya Terima PMN Rp 18,6 Triliun, jadi Penerima Pembiayaan Investasi Terbesar

Hingga Mei 2024, pemerintah telah menyalurkan Rp 51,14 triliun untuk pembiayaan investasi. Dari jumlah tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah memberikan injeksi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 18 triliun kepada PT Hutama Karya (Persero). Badan Usaha Milik Negara Tersebut menerima suntikan dana terbesar dari total pembiayaan investasi saat ini.

Bendahara negara mengatakan PMN tersebut digunakan untuk membangun jalan tol Sumatera tahap 1 dan 2 terutama untuk ruas Kayu Agung-Palembang-Betung. Sri Mulyani berharap Direksi Hutama Karya menjelaskan kepada masyarakat terkait anggaran ini. 

“Agar masyarakat memahami bahwa pembangunan jalan tol digunakan dari dana pajak dan berbagai penerimaan APBN,” ujarnya dalam konfrensi pers APBN, Kamis, 27 Mei 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. API Minta Revisi Terbatas Permendag No. 8 Tahun 2024....

5. API Minta Revisi Terbatas Permendag No. 8 Tahun 2024, Dikhawatirkan Picu Gelombang PHK Tahun ini

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan asosiasi meminta pemerintah melakukan revisi terbatas pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang baru diterbitkan 17 Mei 2024.

“Sejak dua tahun terakhir, 2022 - awal 2024 sudah terjadi gelombang PHK itu, tapi Permendag ini bisa menjadi pemicu PHK ke depan pada tahun ini,” kata Danang selepas mengisi diskusi ekonomi “Menilik Kemandirian Industri melalui Perspektif Importasi di Jawa Barat” yang digelar Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Aula Kadin Jawa Barat di Bandung, Kamis, 27 Juni 2024.

Danang mengatakan, Permendag 8/2024 tersebut membuat kesalahan fatal dengan dibebaskannya Pertek atau Pertimbangan Teknis untuk izin impor bagi importir umum non-produsen. 

“Benar bahwa importir produsen tetap kena Pertek tapi importir umum seperti pedagang tekstil, garmen, bisa memasukkan dengan sangat bebas tanpa pertek, ini tidak imbang,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Pemerintah Bakal Dorong Hilirisasi Rumput Laut, Bappenas Klaim Ada Investor Tertarik