Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Utang pemerintah telah menembus Rp 8,3 kuadriliun hingga akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, sejumlah ekonom menilai pengelolaan utang ini tak banyak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5 persen terhadap PDB.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di sisi lain, pertumbuhan basis penerimaan pajak masih lesu dan diproyeksikan tidak akan mencapai target. Defisit anggaran terpantau semakin meningkat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada awal Juli 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membacakan laporan bahwa realisasi APBN paruh pertama tahun ini mengalami defisit Rp 77,3 triliun. Hingga akhir tahun, diperkirakan anggaran akan kehilangan Rp 607 triliun.
Meski begitu, Sri Mulyani tetap optimistis dan meyebutkan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati serta akuntabel, dengan pemilihan tingkat risiko portofolio yang cermat. "Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat," kata dia lewat pernyataan resmi yang dibagikan Rabu, 31 Juli 2024.
Berikut gambaran perkembangan nilai utang pemerintah Jokowi selama sepuluh tahun terakhir. Selain itu, juga ditunjukkan perbandingan antara realisasi defisit APBN dengan target yang ditetapkan sebelumnya.
Foto 
