Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Pemerintah mensubsidi sepeda motor listrik demi peralihan energi fosil ke energi terbarukan.
Target 5-10 persen kendaraan listrik dari total penjualan kendaraan belum tercapai.
Peneliti menyatakan pemerintah tidak mengkaji minat masyarakat miskin terhadap sepeda motor listrik.
Maret lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi untuk 14 jenis sepeda motor listrik. Targetnya, dengan memberikan potongan harga sebesar Rp 7 juta, kuota 200 ribu unit sepeda motor listrik bisa terserap hingga akhir tahun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah menggunakan kebijakan subsidi ini untuk mencapai dua tujuan sekaligus: mendorong pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) oleh masyarakat miskin dan mencapai target titik kritis 5-10 persen dari total penjualan kendaraan pribadi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sayangnya, pemerintah tidak mengkaji apakah masyarakat miskin mau membeli sepeda motor listrik atau tidak. Sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa program ini sepi peminat. Bahkan, setelah diskon, sepeda motor listrik masih mahal bagi masyarakat miskin.
Motor listrik di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di ICE BSD, Tangerang, 15 Agustus 2022. Tempo/Tony Hartawan
Mendorong Adopsi Awal
Pada 31 Mei 2023, kami menghadiri media briefing yang diadakan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Hotel Sari Pacific, Jakarta. Acara tersebut menjabarkan kebijakan percepatan adopsi kendaraan listrik guna mendukung kelangsungan industri otomotif di Indonesia pada era transisi energi.
Kemenko Marves menekankan bahwa kendaraan listrik adalah titik bersejarah, yakni saat pemain lama di industri mobil tradisional pun harus belajar dari awal kembali mengenai industri ini. Sementara itu, para panelis memberikan tanggapan ihwal dampak positif EV terhadap lingkungan. Mereka juga mengingatkan Indonesia agar tidak kehilangan momentum, mengingat negara ASEAN lainnya juga tengah berusaha memperebutkan investor EV.
Dalam acara tersebut, Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimudin, mengutip analisis Bloomberg yang menjelaskan pentingnya mengejar adopsi 5-10 persen pengguna EV dari total kendaraan pribadi. Menurut dia, setelah mencapai titik kritis 5-10 persen, penjualan EV akan meningkat drastis seperti halnya yang terjadi di Cina dan Eropa.
Menyadari bahwa mobil EV masih lebih mahal sebesar 30-40 persen dibanding internal combustion engines (ICE) kendaraan berbasis bensin atau di kelas yang sama, beberapa insentif kemudian ditawarkan untuk menggenjot pembelian. Ini, misalnya, berupa insentif pajak pertambahan nilai (PPN) 1 persen untuk kendaraan roda empat dan bus. Ada juga bantuan potongan harga untuk konversi kendaraan dan bantuan potongan harga bagi pembeli kendaraan listrik roda dua, masing-masing sebesar Rp 7 juta.
Mekanik memeriksa baterai dan instalasi listrik di bagasi sepeda motor yang sudah dikonversi dari mesin bensin ke motor listrik di Bandung, Jawa Barat, 3 Juli 2023. TEMPO/Prima mulia
Masih Perlu Fokus
Sayangnya, kami melihat kebijakan yang dijelaskan dengan baik hanyalah insentif subsidi pembelian kendaraan. Para narasumber memang menyebutkan kebijakan-kebijakan lain, seperti kebijakan pro-kendaraan umum, kebijakan percepatan konversi kendaraan tradisional ke EV, dan kebijakan infrastruktur pengisian daya.
Namun kebijakan turunannya tidak dijabarkan secara spesifik, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing kebijakan. Insentif subsidi uang tunai bagi pembeli kendaraan listrik, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023, memiliki beberapa persyaratan, antara lain penerima subsidi harus terdaftar sebagai penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai 900 VA.
Ini berarti kebijakan subsidi tersebut pada dasarnya memiliki setidaknya tujuan lain selain mempercepat capaian target titik kritis 10 persen, yaitu untuk membantu masyarakat tidak mampu. Pertanyaannya, seberapa penting subsidi pembelian EV bagi masyarakat kurang mampu?
Setelah diberi subsidi, sepeda motor listrik dibanderol dengan harga Rp 9 jutaan untuk model Agast, Scood, dan Aero, hingga Rp 26,9 juta untuk model TX1800 A/T. Di sisi lain, harga jual sepeda motor berbasis bensin termurah untuk model Beat, Mio, dan Vario dengan volume silinder 125 cc adalah Rp 16 juta, Rp 17 juta, dan Rp 21 juta.
Walaupun lebih murah dibanding sepeda motor berbasis bensin, harga ini masih relatif mahal untuk masyarakat miskin. Sebab, masyarakat masih memiliki opsi untuk membeli sepeda motor bekas yang harganya, berdasarkan pantauan dari situs web penjualan daring, bahkan bisa di bawah Rp 5 juta untuk sepeda motor berusia di bawah lima tahun. Belum lagi, persepsi masyarakat, misalnya ihwal perawatan dan kemampuan daya listrik di rumah masing-masing untuk menyetrum kendaraan listrik, bisa saja mempengaruhi intensi para target konsumen.
Di samping itu, proses verifikasi berkas tersebut memakan waktu sampai lebih dari satu bulan sehingga mengurangi daya tarik sepeda motor listrik, baik bagi pembeli maupun penjual.
Berdasarkan Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira), realisasi subsidi sepeda motor listrik hingga 23 Juni 2023 baru mencapai 812 unit terdaftar. Ini jauh dari target pemerintah untuk menyalurkan 200 ribu unit sepeda motor listrik bersubsidi hingga akhir tahun.
Bisa jadi, syarat subsidi pembelian EV yang menargetkan masyarakat tidak mampu justru berisiko memperlambat tercapainya critical threshold 5-10 persen.
Penghiliran Nikel yang Terlupakan?
Sebaliknya, ada satu tujuan kebijakan yang tidak mendapat pembahasan yang cukup dalam acara ini: akses pasar terhadap produk penghiliran nikel, yaitu sel baterai. Salah satu target penghiliran sebenarnya tecermin dari persyaratan 40 persen tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bagi produk penerima subsidi. Artinya, sebagian komponen kendaraan tersebut harus berasal dari material yang bersumber dari dalam negeri.
Hal ini tentunya patut dipertanyakan, mengingat beberapa produk yang mendapat insentif adalah kendaraan yang menggunakan baterai tanpa nikel. Padahal diramalkan bahwa produksi penghiliran nikel Indonesia akan menyebabkan kelebihan suplai sampai 2027. Jika ingin memaksimalkan nilai tambah dalam negeri, penyerapannya di industri dalam negeri harus optimal.
Memberikan subsidi kepada semua kendaraan listrik tentu tepat apabila tujuannya adalah secepatnya mengejar adopsi massal. Namun memberikan subsidi kendaraan yang baterainya bukan termasuk produk penghiliran nikel bisa jadi berlawanan dengan semangat penghiliran.
Pekerja menyelesaikan konversi mesin motor listrik Vespa di Elders Garage, Jakarta, 23 Agustus 2023. Tempo/Tony Hartawan
Sebuah Gestur Positif
Secara umum, kami melihat acara ini sebagai gestur positif dari pemerintah karena membuka ruang diskusi dalam kebijakan yang sangat strategis untuk mempercepat transisi energi terbarukan dan kemajuan industri nasional secara umum. Acara ini memberikan fokus pada kebijakan subsidi pembelian EV, seperti subsidi tunai dan potongan PPN.
Agar subsidi mampu meningkatkan adopsi massal EV di Indonesia, pemerintah perlu memiliki target yang lebih terarah dan mengevaluasi beberapa hal. Pertama, pemerintah perlu merancang sistem yang lebih baik agar distributor dan bengkel tidak perlu menanggung subsidi sebelum diganti ongkosnya oleh pemerintah.
Hal ini penting mengingat pencairan pembayaran program lain yang serupa acap kali bermasalah. Di samping itu, mekanisme penalangan oleh distributor memunculkan insentif untuk memasarkan produk non-subsidi ketimbang subsidi.
Atau kedua, subyek penerima subsidi yang awalnya hanya diberikan kepada masyarakat miskin dapat diperluas ke masyarakat umum. Walaupun berpotensi kontroversial, hal ini berpotensi memperluas penerima manfaat sekaligus mempercepat proses karena verifikasi dokumen tidak lagi diperlukan.
Ketiga, pemerintah dapat mulai mengkaji lebih jauh kapan target titik kritis ini hendak dicapai. Dengan adanya target, pemerintah dapat mempersiapkan kapan subsidi ini akan dikurangi secara perlahan. Ruang fiskal yang ada kemudian dapat dialokasikan untuk prioritas lain guna mempercepat transformasi EV secara umum.
Transisi ke sepeda motor listrik dapat dikatakan sebagai low hanging fruit atau target yang relatif mudah dijangkau. Sebab, sepeda motor merupakan moda transportasi populer di Indonesia.
Secara teknologi, sepeda motor listrik juga lebih sederhana dan terjangkau dibanding kendaraan roda empat. Potensi dimasuki oleh pemain domestik juga lebih besar. Karena itu, sepeda motor semestinya dapat menjadi langkah awal yang baik dalam menyukseskan transformasi kendaraan listrik di Indonesia secara umum.
---
Artikel ini ditulis oleh Krisna Gupta, peneliti dari Politeknik APP Jakarta; dan Hasran, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies. Terbit pertama kali di The Conversation.
Foto 
