Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut Indonesia adalah negara dengan konsumsi rokok tertinggi kedua di dunia dengan sekitar 300.000 kematian akibat rokok setiap tahun. Proyeksi menunjukkan angka prevalensi perokok di Indonesia akan meningkat dari 31,7 persen pada 2000 menjadi 37,5 persen pada 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pakar kesehatan dunia sendiri sudah mendorong penerapan konsep pengurangan risiko tembakau (tobacco harm reduction/THR) untuk mengurangi prevalensi merokok dan menyelamatkan jutaan nyawa di masa depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Itu mereka ungkap melalui organisasi kesehatan global, Global Health Consults dengan menerbitkan laporan penyelamatan jiwa (lives saved report)," jelas dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Assoc. Prof. Ronny Lesmana, yang turut berkontribusi pada laporan tersebut.
Ia menjelaskan penerapan THR di negara-negara berpendapatan tinggi seperti Swedia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat telah membantu jutaan orang beralih dari rokok ke alternatif yang lebih rendah risiko.
"Pengguna THR di negara-negara ini sudah sadar akan dampak dan manfaat THR dalam membantu mereka berhenti merokok," katanya.
Potensi kurangi kematian
Ia mengatakan penerapan THR dapat menyelamatkan hingga 4,6 juta nyawa pada tahun 2060 dengan penurunan kematian mencapai 123.000 jiwa per tahun.
THR merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan dan sosial yang berkaitan dengan kebiasaan atau penggunaan zat tertentu. Metode yang digunakan yakni dengan memberikan alternatif lebih baik sebagai pilihan pengguna dalam upaya pengurangan risiko.
Namun demikian untuk mencapai hal ini, Indonesia perlu mendorong pemanfaatan produk alternatif rendah risiko dan memperkuat layanan pengobatan kanker paru-paru. Ia berharap konsep THR dapat diimplementasikan ke dalam kebijakan publik di Indonesia yang berorientasi pada kesehatan masyarakat.
"Alternatif yang lebih rendah risiko untuk mendorong peralihan ataupun berhenti sama sekali patutnya mendapat perhatian lebih dari sisi kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Prof. Dr. Wahyu Widowati, mengungkapkan pemerintah perlu menyusun regulasi yang berbasis ilmiah untuk menangani masalah perokok dengan lebih efektif. Ia juga mendesak agar penelitian lebih lanjut mengenai produk alternatif rendah risiko dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan mendukung kebijakan pengendalian rokok yang lebih baik.
"THR ini menjadi alternatif yang baik untuk mendorong konsep pengurangan bahaya. Harus terus didorong penelitian yang lebih banyak agar semakin menggambarkan manfaat yang bisa diambil," ujar Wahyu.
