Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menargetkan pengesahan regulasi prioritas terkait dengan industri media yaitu Hak Penerbit atau Publisher Rights bisa dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun Publisher Rights sebelumnya disinggung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Publisher Rights adalah regulasi yang mengatur agar platform digital global seperti Google, Instagram, Facebook, dan lainnya memberikan timbal balik yang seimbang atas konten berita yang diproduksi media lokal dan nasional.
Beberapa hal yang harus dipertegas
Ia menyebut ada beberapa hal yang harus dipertegas Kemenkominfo untuk menciptakan industri media yang sehat di era digital. Di antaranya adalah memastikan perusahaan platform digital membuat kerja sama dengan perusahaan pers dalam penyaluran dan pemanfaatan berita.
Lalu memastikan hubungan perusahaan platform digital dan perusahaan pers berimbang sehingga tercipta jurnalisme berkualitas. Yang terakhir adalah membentuk komite yang bertugas menjembatani dan mengawasi berjalannya regulasi Hak Penerbit.
Selanjutnya, komite tersebut akan melaporkan kinerjanya ke Kemenkominfo. "Ini upaya menciptakan fair playing field dalam rangka mendukung ekosistem media yang sehat di tengah ekosistem digital," ujar Budi Arie, dalam sebuah acara di Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.
Budi Arie: kami ada di pihak media
Sebelumnya, Budi Arie meminta agar perusahaan-perusahaan media tidak perlu khawatir dengan aturan hak cipta produk jurnalistik dalam peraturan Publisher Rights. Kemenkominfo akan mengakomodasi semua usulan dari media seperti soal isu algoritma.
“Kami ada di pihak media. Ya, kami akomodasi semua usulan teman-teman media. Soal algoritma, soal iklan, dan lainnya. Kecil lah, itu mah teknis,” ucap Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2023.
Artinya, media massa akan mendapatkan jaminan atas hak dari konten-konten yang disebarluaskan di berbagai platform digital global. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan platform teknologi digital juga bisa melakukan kerja sama bisnis dengan media massa sehingga tercipta hubungan kerja sama yang setara.
Bakal tampung keluhan Google
Budi Arie juga mengatakan pihaknya bakal mrngakomodasi keluhan Google soal draf Peraturan Presiden tentang Publisher Rights atau hak penerbit.
"Ya pastinya semua keluhan diakomodir, kita kan cari titik temu ya. Pemerintah prinsipnya ingin ekosistem ini menyehatkan," ujar Budi di SUGBK, Jakarta Pusat, Sabtu malam, 5 Agustus 2023.
Budi mengatakan pihaknya tengah melakukan pengkajian dari dinamika masing-masing penerbit besar. Pihaknya ingin ada harmonisasi antara penerbit dengan Google dalam aturan tersebut.
Sebelumnya, VP Goverment Affairs and Public Policy Google Asia Pasific, Michaela Browning, buka suara soal rencana pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres Publisher Rights. Browning mengatakan rancangan terbaru peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan jika disahkan tanpa perubahan.
"Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik," kata Browning melalui keterangan tertulis yang dimuat di blog resmi Google Indonesia, Selasa, 25 Juli 2023.
Alasannya, lanjut Browning, peraturan tersebut memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan.
Tak pastikan kapan penentuan nasib Publisher Rights
Saat ditanya apakah sudah ada kepastian waktu soal penentuan nasib Publisher Rights tersebut, Budi tidak bisa secara tegas menjawabnya. "Ya secepatnya, secepatnya, kita kan masih terus berdialog dengan banyak pihak untuk itu," kata Budi.
Publisher Rights untuk mewujudkan mutualisme
Terbaru, Budi juga mengatakan rancangan Peraturan Presiden Publisher Rights untuk mewujudkan mutualisme antara platform digital dan perusahaan media. Budi mengatakan pemerintah tidak menutup mata bahwa diperlukan regulasi yang mampu memitigasi disrupsi yang terjadi di industri media.
Dalam paparannya, ia menyampaikan berdasarkan survei indeks literasi digital 2023, media mainstream atau media konvensional, khususnya media TV, mengungguli media sosial dan berita online.
Budi Arie menyebut di tengah gempuran disrupsi digital, masih eksisnya media konvensional ditopang keyakinan masyarakat bahwa media konvensional memiliki kualitas tertinggi dalam pengolahan, meja redaksi, dan penyampaian informasi. Hal ini membuat media konvensional menjadi sumber informasi terpercaya yang bisa memiliki kemampuan memfilter berita palsu atau hoaks.
Budi mengatakan sejak tahun lalu pemerintah, perusahaan media, dan stakeholder terkait berupaya menuntaskan penyusunan regulasi Publisher Rights untuk mewujudkan keseimbangan hubungan antara platform digital dan perusahaan media.
“Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan fair playing field dan mewujudkan ekosistem media yang lebih sehat guna mendukung jurnalisme berkualitas dan menghormati kebebasan pers,” kata Budi Arie saat menghadiri dialog nasional secara daring dengan tema “Transformasi Industri Media untuk Bangkit Bersama” dalam acara ulang tahun Serikat Perusahaan Pers (SPS) ke-77 di Denpasar, Bali, 10 Agustus 2023, seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Budi Arie menjelaskan Publisher Rights diusulkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) yang menempatkan prinsip mutualisme. Regulasi ini akan menjadi landasan hukum kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.
Budi Arie mengaku menuturkan rancangan Perpres sudah dilewati sejak Juli lalu. Saat ini Kemkominfo telah mengajukan permohonan pertimbangan penetapannya kepada Presiden RI.
“Perubahan adalah hal yang pasti, namun untuk berubah adalah pilihan. Media konvensional harus terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang terus bergerak semakin cepat,” kata Budi Arie.
RR ARIYANI | M JULNIS FIRMANSYAH | RIRI RAHAYU
