Batik Presiden sampai Ongkos Jahit Baju

DANA nonbujeter yang terkumpul di Departemen Kelautan dan Perikanan itu jumlahnya tak kurang dari Rp 30 miliar. Dana sebesar itu menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikumpulkan secara tidak sah dan penggunaannyapun melanggar undang-undang.

Modus pengumpulan:

Dipungut dari Dinas Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K), dan proyek pembinaan sarana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

Pengelola: Sekretaris Jenderal DKP, Andin H. Taryoto.

Penggunaan dana: Untuk keperluan Menteri, pembahasan rancangan undang-undang, sumbangan bagi anggota DPR, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Pengeluaran dana dicatat cukup rapi oleh staf Rokhmin. Inilah aliran dana itu yang sudah di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

2003 Dana terkumpul Rp 5.527.535.320 Dikeluarkan: Januari

• Untuk perjalanan Ketua Komisi Perikanan Awal Kusumah Ali Rp 20 juta.
• Keperluan RUU Perikanan Rp 50 juta.
• Bantuan berobat Awal Kusumah Rp 10 juta.

Februari

• Biaya pengobatan Ketua Komisi XI Awal Kusumah Rp 15 juta.
• Pembahasan RUU Perikanan di Hotel Santika Rp 50 juta.

Maret

• Untuk pembahasan RUU Perikanan dengan DPR Rp 135 juta.
• Kunjungan kerja Menteri bersama Wakil Presiden ke Sulawesi Selatan Rp 30 juta.

April

• Biaya pembahasan RUU Perikanan antara Menteri dan DPR Rp 129.300.000.
• Bantuan pembangunan gedung serbaguna di Cilacap Rp 20 juta.

Juni Untuk Pondok Pesantren Darul Falah, Institut Pertanian Bogor, dan beberapa seminar Rp 59 juta.

Juli

• Biaya kunjungan kerja Ketua Komisi XI Awal Kusumah Rp 15 juta.
• Reuni alumni IPB Rp 50 juta.
• Keperluan muslimah Nahdlatul Ulama Rp 25 juta.
• Rakernas KNPI Banten Rp 10 juta.

Agustus

• Kunjungan kerja Menteri ke Nusa Tenggara Timur Rp 146.072.000.
• Bantuan kepada Kementerian Kebudayaan untuk ekspedisi Borobudur Rp 49 juta.

September

• Keperluan anggota DPR Rp 650 juta.
• Biaya pertemuan antara Menteri dan DPR Rp 57.500.000.

Oktober Batik untuk Presiden Megawati dan Taufik Kiemas Rp 10 juta.

November

• Biaya kunjungan kerja DPR Rp 32 juta.
• Biaya rapat DPR Rp 20.750.000.
• Paket Lebaran untuk 57 orang anggota DPR dan 14 orang sekretariat DPR Rp 158 juta.
• Sumbangan untuk kongres HMI di Brebes dan Sumatera Selatan Rp 104 juta.
• Buka puasa bersama ICMI dan KAHMI Rp 35 juta.

Desember

• Bantuan untuk Gus Dur, Sarwono, Saifulah Rp 60 juta.
• Rapat dengan anggota DPR Rp 18.931.730.
• Sumbangan untuk Partai Amanat Nasional dan Universitas Andalas Rp 125 juta.

Pada 2003 dana untuk keperluan pribadi Rokhmin sebesar Rp 35.500.000. Sedangkan biaya untuk orasi ilmiah Rp 353.675.000

2004

Dana terkumpul Rp 7 miliar

Januari

• Untuk Saifulah Yusuf, Slamet Effendi Yusuf, Anthoni Amir, biaya perjalanan.
• Sarwono Kusumaatmadja ke Belanda, kunjungan kerja Menteri dan bantuan berobat Ketut Nurjaya Rp 277.850.000.
• Biaya kunjungan kerja anggota DPR ke Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Jambi Rp 87 juta.

Februari Bantuan untuk PPP, Golkar, Komunitas Koperasi Masyarakat Pinggiran, majalah Tokoh, workshop IPB, dan Bapak Aman Rp 330 juta.

Maret Bantuan untuk Partai Serikat Islam, HMI, LDNU, Gowa Mataram, KAMI, BEM IPB Rp 500 juta.

April Biaya kunjungan kerja DPR ke Maluku Rp 14.500.000.

Mei

• Biaya kunjungan kerja DPR ke Sumatera Utara Rp 20 juta.
• Biaya rapat kerja Menteri dengan DPR Rp 333.950.000.
• Biaya kunjungan kerja anggota DPR Awal Kusumah Rp 4 juta.

Juni Biaya rapat kerja dengan DPR dan kegiatan Menteri Rp 700 juta.

Juli Biaya pertemuan dengan anggota DPR Rp 220 juta.

Agustus

• Biaya rapat dengan DPR Rp 398 juta.
• Biaya kunjungan kerja DPR ke Buyat, Sulut, Rp 25 juta.

September

• Keperluan Sekretariat DPR Rp 151 juta.
• Biaya rapat dengan DPR Rp 107.125.000.

Oktober

• Sekjen mengeluarkan dana Rp 367 juta.
• Dana dikeluarkan hingga 23 Oktober, dua hari setelah pergantian menteri DKP dari Rokhmin ke Freddy Numberi. Dana itu, antara lain, untuk membiayai kebutuhan operasional Menteri Rp 200 juta.

Selama tahun 2004 setiap bulan ada pengeluaran untuk perbaikan mobil dinas Volvo Menteri Rokhmin. Total untuk perbaikan mobil itu Rp 95 juta.

Era Menteri Freddy

• Setelah Freddy Numberi menjadi Menteri Kelautan, pungutan dana nonbujeter ini masih dilakukan dan digunakan antara lain:
• Sumbangan untuk Komite Nasional Pemuda Demokrat (KNDP) pada 11 November 2004, sebesar Rp 10 juta.
• Sumbangan Kongres Muslimat NU di Batam Rp 30 juta.
• Sumbangan acara Konvoi Mudik Lebaran PDIP Rp 20 juta.
• Kunjungan Menteri bersama istri dan staf ke Roma pada Februari 2005 Rp 93 juta.
• Biaya pengadaan peralatan rumah dinas menteri Rp 90 juta.
• Open house Natal dan tahun baru Menteri 2005 Rp 38 juta.
• Biaya ongkos jahit pakaian Menteri Rp 5 juta.