Bukan Sumpah Pegawai

"TETAPI melalui mimbar ini perkenankan saya mengucapkan janji saya yang tulus untuk meneruskan membebaskan rakyat kecil dari kemiskinan keadilan ini sampai hayat saya yang terakhir". Ini bukan sumpah pegawai di sesuatu instansi, tapi sambutan Adnan Buyung Nasution SH, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta 16 Agustus yang lalu di Stockholm. Buyung datang ke ibukota Swedia itu di antara para pemuka International Legal And Association, untuk menerima The International Legal And Award 1974. Penghargaan itu baru dapat diterimanya bulan lalu, lantaran di tahun 1974 tersebut Buyung berada dalam tahanan. Penghargaan tersebut adalah yang pertama diberikan ILAA dalam mengakui sumbangsih yang dipersembahkan bagi kemajuan pelayanan orang miskin. John Tennant, Presiden ILAA menilai buyung telah memberikan bimbingan yang kuat dan dinamis. Keistimewaan pimpinan LBH yang telah menangani 5300 perkara ini menurut Tennant, adalah bahwa ia tidak gentar mewakili klien-kliennya menghadapi perlawanan dari oknum-oknum pemerintah dan militer. "Republik Indonesia bukanlah suatu negara yang mempunyai kebiasaan di mana warga negara berperkara melawan pemerintah", ucap Tennant. Buyung juga dikatakan menjalankan peranan yang lebih luas daripada mewakili klien-kliennya di pengadilan. Ia tampil atas nama LBH di DPR, menyampaikan saran perbaikan hukum kepada Menteri Kehakiman, Mahkamah Agung dan instansi pemerintah lainnya. Juga memberikan penataran bagi wartawan hukum di samping melanjutkan kursus hukum bagi para pengacara muda. Untuk kepemimpinannya yang dinamis itu Buyung harus memberikan pengorbanan yang tak kecil. Di seluruh dunia jarang sekali pemimpin LBH yang memberikan pengorbanan begitu berat. "Untuk keberanian Adnan Buyung Nasution dalam memimpin LBH, Jakarta piagam ini dibuat. Semoga hidup dan pekerjaannya merupakan ilham bagi kita semua", akhir pidato Tennant yang sebenarnya dibuat tahun 1974 yang lalu dan dalam pertemuan Stockholm itu dibacakan kembali oleh Carter, Presiden ILAA yang baru. Di Jakarta Buyung mengatakan piagam tersebut diberikan pada sidang pertama dari 3 ribu anggota ILAA yang berkongres. Sidang yang membicarakan Role of Professioh in Providing Legal Aid itu dibuka sendiri oleh Raja Gustaf. Menurut Buyung kepada TEMPO pekan lalu, dengan penghargaan itu ia tambah yakin lagi akan alur profesinya di LBH. Justru karena kita ingin menjalankan konsepsi negara hukum yang jelas, "Masyarakat perlu disadarkan akan hak-haknya dan martabatnya sebagai warganegara", ucapnya. Walaupun persoalan pengembangan LBH-LBH di daerah sekarang ini masih belum jelas, tapi Buyung menilai pengembangan ide bantuan hukum terus berkembang. Termasuk dengan adanya biro-biro bantuan hukum di fakultas hukum. Suasana itu masih harus dikembangkan lagi. Saat ini untuk lebih 120 juta penduduk Indonesia baru ada 3 ribu anggota Peradin, sedangkan di Pilipina rasio itu sudah 22 juta penduduk dengan 22 ribu advokat yang tergabung dalam organisasi profesi. Buyung mengakui tanpa sponsor DKI dan Peradin usahanya di LBH tak akan berhasil. Karena itulah para pemuka ILAA itu kagum pada Pemerintah DKI, yang mereka nilai sudah lebih maju dalam pemikiran hukum dibanding daerah lain. Buyung sendiri menilai "penghargaan ini tidak diberikan kepada saya pribadi. Melainkan kepada pekerjaan saya dan semua teman sejawat yang bergulat dalam bantuan hukum, membela rakyat kecil yang tertundas, miskin dan buta hukum", seperti katanya pada bagian lain dari sambutannya.