Mengapa Kasus Femisida Melonjak Akhir-akhir Ini?

Komnas Perempuan menilai rangkaian penganiayaan yang berujung kematian Dini Sera Afriyanti memenuhi indikator femisida. Pemukulan oleh Ronald Tannur, yang dilakukan dari dalam ruangan hingga ke tempat parkir, juga pelindasan dengan mobil, menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi Dini Sera. Terlebih, Komnas menyebutkan ada relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban.

Contoh lain terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada September 2024. Seorang suami ditetapkan sebagai tersangka atas kematian istrinya. Tersangka menyerang korban menggunakan senjata tajam ketika tidur. Dari hasil visum ditemukan sembilan luka tusukan di kelamin dan paha korban. Adapun perbuatan tersangka diduga dilatarbelakangi oleh cemburu. 

Siti Aminah mengatakan Komnas Perempuan memantau kasus femisida setelah mendapat rekomendasi dari Komite The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) pada 2017. Badan internasional yang bertugas memantau penerapan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan itu mengeluarkan Rekomendasi Umum Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. 

Dalam mandat tersebut, Komite menganjurkan negara-negara yang tergabung dalam konvensi mengumpulkan, menganalisis, dan mempublikasikan data statistik tentang kekerasan terhadap perempuan secara teratur. Fokusnya pada data administratif tentang pembunuhan yang berkaitan dengan gender perempuan dan anak perempuan.

Sejauh ini, Indonesia belum memiliki data nasional yang berhubungan dengan femisida. Badan Pusat Statistik masih menggunakan pendekatan dari sisi pelaku dalam statistik kriminal. Selain itu, dalam sistem pencatatan kriminal di kepolisian, belum ada pemilahan gender korban ataupun motifnya. 

Atas dasar itu, Komnas Perempuan menghimpun dan menyisir ribuan data dari pemberitaan online untuk menelusuri jumlah peristiwa femisida setiap tahun. Dalam memilah pemberitaan, ada sejumlah indikator yang digunakan untuk membedakan peristiwa pembunuhan biasa dan femisida. “Istilah femisida itu bukan terminologi hukum,” kata Siti Aminah. “Karena itu, harus dibangun indikatornya.”  

Indikator pertama adalah pembunuhan karena unsur kebencian atau kontrol atas perempuan. Kedua, ada penghinaan terhadap tubuh dan seksualitas perempuan. Ketiga, pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan sebagai akibat eskalasi kekerasan. “Tidak semua kasus pembunuhan atau penganiayaan itu adalah femisida,” kata Siti Aminah. 

Pembunuhan dapat dikategorikan sebagai femisida jika di dalamnya terdapat kekerasan berbasis gender atau ketidakadilan gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang tidak diintervensi dapat berujung kematian. Femisida, kata perempuan yang biasa disapa Ami ini, merupakan puncak piramida kekerasan. 

Berikutnya, indikator keempat, adalah adanya sejarah ancaman pembunuhan terhadap korban, baik itu ancaman fisik maupun verbal. Kelima, adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Ketidakseimbangan ini dapat dilihat dari usia, ekonomi, pendidikan, ataupun status sosial. Indikator keenam ialah perlakuan terhadap tubuh atau jenazah korban yang bertujuan merendahkan martabat mereka. Misalnya, pembunuhan disertai mutilasi. “Atau sampai ditelanjangi,” ujarnya. “Walaupun sudah meninggal, korban tetap dipermalukan.”

Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor) Nathanael Elnadus Johanes Sumampouw mengatakan ketimpangan relasi antara pelaku dan korban berkontribusi besar atas terjadinya femisida. Sebab, femisida tak bisa dilepaskan dari perspektif gender. “Tidak sekadar perempuan meninggal,” kata Nathanael. Namun, dalam perspektif psikologi forensik, setiap kasus memiliki keunikan. Memang perlu ditelusuri lebih dalam lagi ihwal penyebab ataupun cara kematian korban untuk dapat mengkategorikannya sebagai femisida.

Dosen kriminologi Universitas Indonesia, Mamik Sri Supatmi, berpendapat terminologi femisida berakar dari kebencian terhadap perempuan. Angka kasus femisida yang dicatat oleh Komnas Perempuan diyakini hanyalah puncak gunung es.   

Dia menjelaskan, ada beberapa motif femisida. Contohnya, pelaku cemburu atau pelaku merasa harga dirinya sebagai laki-laki disepelekan. Kemudian, untuk konteks femisida dalam hubungan keluarga, ada pula pelaku yang merasa korban telah mencemarkan kehormatan atau nama baik keluarga. “Akar masalahnya tetap misogini,” kata Mamik.

Dosen kriminologi Universitas Indonesia, Mamik Sri Supatmi, dalam acara Quo Vadis Negara Hukum: Perempuan Berbicara di Jakarta, 31 Juli 2024. ANTARA/

Menurut Mamik, istilah femisida perlu diperluas untuk mencakup peran pemerintah atau negara. Segala bentuk kebijakan, baik yang disengaja maupun tidak, yang dapat mengakibatkan kematian perempuan harus dianggap sebagai femisida. “Misalnya, layanan kesehatan yang diskriminatif dan tidak memenuhi kebutuhan hak perempuan,” kata Mamik. Bahkan aparatur negara yang membiarkan penganiayaan terhadap perempuan yang berujung kematian dapat diklasifikasikan sebagai femisida oleh negara sebagai pelakunya. “Jadi pelaku femisida bisa individual, keluarga, komunitas, dan negara,” ujarnya.

Erni Rahmawati, doktor Program Studi Kriminologi Universitas Indonesia, mengatakan, hingga saat ini, belum ada data khusus mengenai femisida yang dapat digunakan untuk melihat faktor-faktor penyebab peningkatan angka kasus femisida. Namun, dari pandangan kriminologi, dia melihat ada dua kemungkinan melonjaknya angka femisida. Pertama, kasusnya yang memang makin banyak, dan kedua, jumlah pelaporannya yang justru meningkat. 

Untuk kemungkinan pertama, kata Erni, budaya patriarki memiliki andil besar terhadap terjadinya femisida. “Dalam kultur yang patriarkis ini tentunya ada kesenjangan gender dan relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan,” ujar Erni. Selain itu, kebiasaan menjustifikasi kekerasan dinilai menjadi faktor meningkatnya jumlah kasus femisida. Sementara itu, kemungkinan kedua, dipicu oleh masyarakat yang mulai memahami konsep pembunuhan terhadap perempuan berbasis gender. ●

Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini