ISESS Beberkan Isu Penting yang Perlu Masuk di Revisi UU Kepolisian

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyoroti revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Kepolisian yang tengah digodok di DPR. Salah satu pasal yang menjadi sorotan dari revisi ini yaitu perpanjangan usia pensiun anggota Polri.

Khairul menilai, sebenarnya ada banyak persoalan selain usia pensiun anggota Polri, yang lebih penting untuk dibahas dan dimasukkan dalam revisi UU Kepolisian. Khairul menyebut, beberapa persoalan penting itu, yakni soal kedudukan kelembagaan Polri, penguatan pengawasan, tata kelola organisasi, manajemen sumber daya, serta akuntabilitas penyelenggaraan fungsi dan pelayanan polisi.

Tak hanya itu, dia juga menyebut persoalan lain yang belum masuk dalam UU Kepolisian yaitu penegasan aturan, prosedur dan batasan etik soal pelindungan masyarakat, pemeliharaan kamtibmas dan pemidanaan (penyadapan, pengintaian, pemanggilan paksa, asas praduga tidak bersalah), hingga soal penyelenggaraan bantuan keamanan dalam kegiatan masyarakat dan industrial.

Menurut Khairul, revisi UU Kepolisian yang hanya dilakukan untuk perpanjangan masa dinas dan usia pensiun merupakan kerugian besar dan tidak ada untungnya sama sekali. Menurut dia, memperpanjang masa dinas dan mengubah ketentuan mengenai usia pensiun anggota Polri, tidak cukup mendesak untuk dilakukan. “Ada banyak cara untuk melakukan capacity building tanpa harus memperpanjang masa dinas,” tutur Khairul saat dihubungi Selasa, 21 Mei 2024. 

Dia mengatakan, pengelolaan sumber daya yang kompeten dan berpengalaman untuk optimalisasi penyelenggaraan fungsi dan layanan kepolisian, tidak harus dilakukan dengan cara mempertahankan personel untuk bekerja lebih lama lagi. Selain tidak efisien, kata Khairul, belum tentu juga bakal efektif. “Karena dukungan sumber daya kompeten mestinya bisa dilakukan dengan rekrutmen ad hoc sesuai kebutuhan,” ucap Khairul.