Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Layanan dan aktivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung, Jawa Timur, berjalan normal pada Kamis, 7 Juni 2018, meski ruang kepala Dinas itu disegel Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT sore sebelumnya. Para pegawai tetap menjalankan kegiatan harian mereka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
OTT KPK pada sore hingga Rabu malam, 6 Juni 2018 itu menjadi pembicaraan bisik-bisik di antara mereka. Ini lantaran garis KPK berwarna merah yang dipasang tim lembaga antirasuah itu di pintu ruang kerja Kepala PUPR Sutrisno. Keberadaan garis itu cukup mencolok dan menjadi perhatian para pegawai yang lalu-lalang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Dinas PUPR dikabarkan sebagai salah satu yang dicokok oleh Tim KPK. Sejauh ini, juru bicara KPK Febri Diansyah hanya mengatakan bahwa di antara lima orang yang dicokok dalam OTT itu adalah kepala dinas. Namun, Febri menolak menyebutkan daerah sasaran OTT yang selain menahan orang juga menyita uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu senilai Rp2 miliar.
Seorang pegawai mengaku belum mengetahui keberadaan Sutrisno sejak pagi tadi di kantor PUPR. Dia juga tak berani menyimpulkan jika bosnya sedang ditahan KPK saat ini. “Tidak tahu soal itu, tapi hari ini tidak terlihat.”
Febri memastikan bahwa tidak ada kepala daerah yang ditangkap dalam OTT KPK di dua daerah di Jawa Timur kemarin. Penjelasan Febri menyangkal kabar yang beredar bahwa yang dicokok di antaranya Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar. Hingga pagi ini kabar ini juga belum bisa terkonfirmasi.
Kontak telepon Samanhudi yang disebut-sebut dicokok KPK dalam OTT kemarin tidak menunjukkan nada aktif sejak tadi malam. Sedangkan staf Kominfo Kota Blitar juga tidak menjawab panggilan masuk ke ponsel mereka.
HARI TRI WASONO | M. JULNIS
Foto 
