Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) tidak menutup kemungkinan akan menerapkan sistem bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA). Hal itu dilakukan imbas pemangkasan anggaran terhadap mereka yang mencapai Rp 74,5 miliar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Mungkin bukan WFH (work from home) ya mungkin work from anywhere,” kata Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata, dalam konferensi pers secara daring melalui platform Zoom, pada Rabu, 12 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mukti enggan panjang lebar soal mekanisme sistem kerja di kantornya. Sebab, kata dia, hal itu berada dalam ranah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Mereka juga belum membuat keputusan soal ini. ”Tetapi memang kemungkinan besar akan ada efisiensi besar melalui WFA,” tutur dia.
KY mengalami pemangkasan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 74,7 miliar atau turun dari rencana sebelumnya, Rp 100 miliar. Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah mengatakan, mulanya pagu anggaran KY tahun 2025 sebesar Rp 184.526.343.000. Dengan adanya pemangkasan, maka pagu efektif KY tahun 2025 menjadi Rp 109.826.343.000
Dia menjelaskan, KY merupakan lembaga dengan kategori pagu kecil yang menjalankan tugas di lingkup pusat dan 20 wilayah melalui penghubungnya. Pemangkasan, kata Siti, jelas berimbas pada aspek pelayanan publik dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
KY meminta agar pagunya dinaikkan menjadi Rp 172.933.843.330. "Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025, termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH," kata dia.
Untuk mengakali pemangkasan anggaran, Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah mengatakan lembaganya harus melakukan penyesuaian. Salah satunya, belanja perkantoran harus dipangkas sebesar 40 persen.
"Rincian efisiensi antara lain listrik, air di pusat dan daerah, sewa kantor penghubung KY di 20 wilayah, sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan, belanja jamuan, dan honor-honor," tutur Siti dalam rapat bersama Komisi Hukum DPR, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Februari 2025.
Foto 
