Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hukum

KPK Rampungkan Berkas Tersangka Korporasi di Kasus Satelit Monitoring Bakamla

KPK menetapkan PT Merial Esa menjadi tersangka kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

31 Desember 2021 | 21.44 WIB

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir
Perbesar
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi merampungkan berkas penyidikan tersangka korporasi PT Merial Esa pada Kamis, 30 Desember 2021. Selanjutnya tim penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. KPK menetapkan Merial Esa menjadi tersangka kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

“Tim jaksa menerima tahap II dari tim penyidik karena kelengkapan isi berkas perkara telah terpenuhi,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, Jumat, 31 Desember 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Ali mengatakan PT Merial Esa akan diwakili oleh Direktur Utama dan perwakilan dari staf pemasaran. Dia mengatakan tim jaksa dalam waktu 14 hari akan menyusun berkas dakwaan. Berkas tersebut selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. “Persidangan akan dilaksanakan di pengadilan tersebut,” kata Ali.

KPK menduga sebagai perusahaan, Merial Esa menjanjikan hadiah kepada penyelenggara negara. Suap diberikan agar proyek pengadaan itu diloloskan dalam pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga dalam APBN-P 2016.

Dalam perkara ini, KPK telah menjerat 6 orang pelaku dan semuanya telah divonis di pengadilan. Mereka di antaranya eks Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi; Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan; anggota DPR Fayakhun Andriadi; pengusaha Fahmi Darmawansyah, Hardy Stefanus dan Adami Okta.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus