Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hukum

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Soenarko: Tak Ada Rencana Apa Pun

NAMA Soenarko kembali terseret dalam pusaran perka-ra yang berkaitan dengan persiapan kerusuhan yang mendompleng aksi unjuk ra-sa.

5 Oktober 2019 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Soenarko/ANTARA/Ampelsa

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KALI ini mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat itu disebut oleh tersangka kasus persiapan kerusuhan dalam “Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI” dengan cara meledakkan bom di sejumlah tempat di Jakarta, Abdul Basith. Dosen Institut Pertanian Bogor itu menyebutkan Mayor Jenderal (Purnawirawan) Soenarko yang memerintahkan peledakan untuk mengusir etnis Cina di Indonesia. Basith juga mengatakan Soenarko aktif terlibat rapat persiapan pengeboman. Pada Mei lalu, Soenarko dikalungi status tersangka oleh polisi karena kepemilikan senjata ilegal untuk membuat ricuh aksi massa 22 Mei. Belakangan, polisi melakukan penangguhan penahanannya.

Pada Kamis, 3 Oktober lalu, Soenarko mengatakan bersedia diwawancarai Tempo untuk menjelaskan seputar tuduhan itu di rumahnya di Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Belakangan, karena mengaku ada kegiatan, Soenarko membatalkan rencana tersebut. Ia hanya bisa bersedia diwawancarai secara tertulis dan jawabannya dikirim melalui pengacaranya, Ferry Firman Nurwahyu.

Abdul Basith, salah satu tersangka, menuduh Anda terlibat. Salah satunya memfasilitasi pertemuan kelompok Basith di rumah Anda. Benarkah pertemuan itu untuk merancang pengeboman?

Itu (pertemuan) sebatas silaturahim de-ngan para tamu. Ini biasa dilakukan kepada setiap tamu yang datang ke tempat saya.

 

Benarkah dalam pertemuan itu Anda menyebut selama ini yang memicu masalah di Indonesia adalah keberadaan etnis Cina?

Saya menyatakan akhir-akhir ini kesenjangan ekonomi masih menghantui Indonesia. Satu persen warga kaya menguasai 50,3 persen aset atau kekayaan nasional. Itu seperti yang dinyatakan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam debat calon presiden-wakil presiden 2019 lalu. Karena itu, negara harus hadir untuk meningkatkan pemerataan ekonomi rakyat Indonesia.

 

Basith menyebutkan, untuk mengusik orang Cina, Anda menyerukan kepada peserta rapat untuk membuat suatu letusan atau ledakan.…

Tidak ada pernyataan semacam itu.

 

Dalam pertemuan itu juga direncanakan pembuatan bom molotov yang akan diledakkan di tujuh lokasi. Di mana saja?

Tidak ada rencana apa pun semacam itu.

 

Apakah benar dalam pertemuan tersebut ada pembahasan mengenai ajakan kepada para anggota militer di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, untuk turun aksi?

Tidak ada. Saya menyampaikan informasi kepada tamu yang hadir bahwa Laksamana TNI Angkatan Laut (Purnawirawan) Slamet Soebijanto berencana bertemu dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Mabes TNI. Tujuannya menyam-paikan saran agar TNI bersama Polri melindungi dan mengawal aksi demo mahasiswa dan masyarakat di depan gedung DPR.

 

Benarkah rencana pengeboman ini mundur lantaran pembuat bom baru datang ke Jakarta pada 24 September lalu?

Tidak ada rencana apa pun semacam itu.

 

Basith menuding Anda mendanai ongkos pesawat bagi para pembuat bom molotov itu. Dari mana dana yang digunakan?

Tidak ada dana apa pun semacam itu.

 

Sejauh mana Anda mengenal Sony Santoso, Slamet Soebijanto, Abdul Basith, dan Laode Sugiono?

Saya kenal Pak Slamet dan Laksamana Muda TNI Angkatan Laut (Purnawirawan) Sony Santoso semasa saya masih dinas di TNI, kurang-lebih sepuluh tahun yang lalu. Saya kenal Abdul Basith lebih-kurang tiga bulan yang lalu. Saya kenal Laode Sugiono saat yang bersangkutan hadir di kediaman saya pada 20 September lalu.

 

Bagaimana Anda bisa kenal orang-orang Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara?

Dari Pak Slamet, sekitar dua tahun yang lalu.

 

Menurut Anda, bagaimana kondisi negara saat ini?

Saya prihatin terhadap kondisi negara saat ini karena timbul pelbagai persoalan hukum. Penegakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Gejala krisis ekonomi terkait dengan utang BUMN yang berdampak kepada bangsa dan negara serta ancaman disintegrasi dalam masyarakat Indonesia.

 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus