Menteri P2MI Tak Mau Gegabah Jadikan Kamboja Negara Penempatan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan penyelesaian masalah pekerja migran ilegal di Kamboja cukup kompleks. Kementeriannya perlu berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kepolisian, hingga Presiden Prabowo Subianto.

“Karena ini sensitif kami harus betul-betul mempelajarinya secara dalam sebelum mengambil kebijakan apapun,” ujar Karding saat ditemui di Gedung Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Jumat, 11 April 2025.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan mengenai pekerja migran di Kamboja. Oleh karena itu, pihaknya akan mempelajari persoalan ini secara serius sebelum membuat keputusan. "Kami tidak mau gegabah membuka kerja sama penempatan (di Kamboja),” kata dia.

Laporan Majalah Tempo berjudul “Pekerja Migran Bertaruh Nasib di Kamboja” menyebut sebanyak 131.184 warga negara Indonesia tercatat sebagai pemegang izin tinggal di Kamboja. Data itu didapat dari imigrasi Kamboja. Berdasarkan data Portal Peduli WNI Kementerian Luar Negeri, WNI di Kamboja berjumlah 19.365 orang pada 2024, naik drastis dari 2020 yang jumlahnya hanya 2.330 orang. Mayoritas bekerja di sektor perjudian online (judol) dan penipuan daring.

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) beberapa kali terjadi diawali dari informasi lowongan kerja di Kamboja. Polresta Bandara Soekarno-Hatta, misalnya, menangkap dua pria yang diduga akan mengirimkan 14 Pekerja Migran Indonesia secara ilegal ke Kamboja pada Jumat, 13 September 2024 lalu.