Meredam kegilaan

DI Amerika Serikat, adegan dar-der-dor tidak cuma muncul dalam film dan di televisi, tapi juga sering sungguhan berlangsung di jalanan atau di tempat umum lainnya. Masyarakat negeri koboi itu memang punya hak memiliki senjata api untuk melindungi dirinya. Dan ini terpatri dalam amandemen kedua konstitusi mereka. Karena itulah senjata api dijual bebas di toko-toko seperti halnya peralatan rumah tangga. Setelah berlaku selama 217 tahun, kini hak itu mulai dibatasi. Selasa dua pekan lalu, Presiden Bill Clinton mengesahkan Undang-Undang Pengaturan Senjata Api. Menurut Clinton, hak memiliki senjata api harus diatur karena telah menjadi ''perangkat untuk memelihara kegilaan''. Dalam undang-undang yang baru itu diatur orang yang berhak memiliki senjata api. Anak-anak di bawah umur, buronan, residivis, pecandu obat bius, dan mereka yang menderita cacat jiwa dilarang memiliki senjata api. Undang-undang itu juga mengharuskan waktu tunggu lima hari pada setiap transaksi senjata api, untuk pemeriksaan identitas calon pembeli di bank data nasional milik kepolisian. Gagasan membatasi senjata api ini muncul dari James S. Brady, asisten pers pada zaman pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Karena itulah undang-undang itu lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Brady (Brady Bill). Brady, yang hadir saat pengesahan undang-undang itu, tampak terharu. ''Seandainya sejak dulu saya memikirkan undang-undang seperti ini, mungkin saya tidak perlu terpaku di kursi roda seperti sekarang,'' kata Brady terbata-bata. Brady memang salah satu korban akibat gampangnya pemilikan senjata api. Pada tahun 1981, Brady tertembak kepalanya oleh seorang cacat jiwa yang mencoba membunuh Reagan. Akibatnya, Brady lumpuh dan hidupnya lalu bergantung pada kursi roda. ''Hidup saya berubah secara permanen hanya karena seorang cacat jiwa yang memiliki pistol,'' kata Brady. Pada awalnya, upaya Brady ini mengalami hambatan karena ditentang oleh National Rifle Association (NRA). Organisasi ini menginginkan hak memiliki senjata api rakyat AS tidak diganggu gugat. Perdebatan di Kongres menjadi seru karena NRA, yang memiliki 3,3 juta anggota, punya lobi kuat di Kongres. Apalagi, hak memiliki senjata api memang menyimpan sejarah yang panjang di Negara Paman Sam itu. Dulu, para pendiri negara AS khawatir, bila senjata hanya dikuasai pemerintah, pemerintah akan bertindak sewenang-wenang. Selain itu, ketika negara AS baru berdiri, banyak warganya yang tinggal di tempat terpencil sehingga senjata api merupakan alat perlindungan yang paling efektif. Tapi, belakangan, hak itu menjadi bumerang bagi rakyat AS sendiri. Setiap tahun, korban akibat tindak kriminalitas dengan senjata api terus meningkat. Tahun lalu, misalnya, sekitar 9 ribu orang tewas dan 15 ribu mengalami luka-luka akibat tindak kekerasan dengan senjata api. Selain itu, sekitar 10 ribu orang tewas karena kecelakaan atau bunuh diri dengan pistol. Artinya, setiap hari ada sekitar 60 orang korban terjangan peluru. Banyaknya korban yang jatuh membuat hak memiliki senjata api mulai diperdebatkan lagi. Sebelum UU Brady ini berlaku, sekitar 22 negara bagian AS telah memiliki undang-undang lokal yang mengatur waktu tunggu untuk pemeriksaan calon pembeli senjata api. Tapi sering senjata dibawa atau diselundupkan dari negara bagian lain yang lebih lunak peraturannya. Dengan keluarnya UU Brady ini, yang berlaku di seluruh AS, peluang tersebut kini sudah tertutup. Selain mengatur orang yang punya hak memiliki senjata api, UU Brady itu juga mengatur beberapa hal lain, di antaranya kewajiban penjual senjata api melaporkan transaksi penjualan lebih dari satu senjata. Izin memiliki senjata api juga dinaikkan tarifnya. Undang-undang itu juga melarang pelabelan pengiriman amunisi, agar tidak mudah dikenal dan dicuri. Sementara itu, pencurian senjata api dianggap sebagai pelanggaran berat dengan ancaman 10 tahun penjara ditambah denda US$ 10 ribu. Namun, banyak orang yang meragukan efektivitas undang-undang itu dalam menekan tindak kriminalitas di Amerika Serikat. Contohnya, di California, yang sudah memberlakukan masa tunggu 15 hari sejak lima tahun silam, ternyata laju tingkat kriminalitas dengan kekerasan tetap bertambah 20% setiap tahun. Angka pembunuhan di negara bagian itu juga masih 25% di atas rata-rata pembunuhan di Amerika Serikat. Undang-undang tersebut memang tidak memecahkan masalah kekerasan dengan senjata api. ''Tapi akan bisa mencegah pembelian senjata api oleh mereka yang tidak berhak,'' kata Dewey R. Stokes, presiden persatuan polisi AS, kepada TEMPO. Stokes, yang mendukung UU Brady ini, lalu menunjukkan, sejak diberlakukannya UU lokal yang mirip UU Brady, Negara Bagian California berhasil mencegah 2.500 transaksi senjata api ilegal. Calon pembelinya antara lain para penjahat yang pernah terlibat dalam 37 kasus pembunuhan, 102 kasus pemerkosaan, dan tujuh kasus penculikan. Negara Bagian Delaware, yang punya undang-undang serupa, dalam dua tahun ini berhasil menyetop penjualan 1.271 pistol kepada orang yang tidak berhak. Termasuk di antara pembelinya adalah 140 orang buronan 104 orang di antaranya bisa ditangkap. Sayangnya, UU Brady ini mengharuskan orang yang telah memiliki senjata api mendaftar ulang atau menyerahkan senjatanya ke pemerintah. Padahal, saat ini diperkirakan ada 200 juta senjata api yang beredar di masyarakat AS. Undang-undang baru ini ternyata juga tidak bisa mencegah penjualan senjata api di pasar gelap, terutama penjualan senjata api curian. Menurut National Crime Information Center, pada tahun 1991 saja tercatat 207 ribu senjata api dilaporkan tercuri. Jadi, jangan heran jika adegan dar-der-dor di jalanan masih akan sering terjadi. Bambang Sujatmoko dan Bambang Harymurti (Washington)