Problem Hukum Tentara Terlibat Penertiban Kawasan Hutan

Tugas utama militer adalah perang, bukan mengurus hutan.

9 Maret 2025 | 09.00 WIB

Perbesar

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (kiri) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (tengah) menandatangani di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, 12 Februari 2025. Dok. Kementerian Lingkungah Hidup dan Kehutanan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Tugas utama militer adalah perang, bukan mengurus hutan atau menagih denda sawit.
Keterlibatan militer dalam urusan di luar pertahanan harus mendapat persetujuan DPR.
Denda kepada perusahaan sawit merupakan bagian dari penegakan hukum administratif.

KEBERADAAN Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjadi sorotan karena melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengelolaan hutan. Satgas ini dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

militerisme

tni

pengelolaan-hutan

satgas-penertiban-kawasan-hutan

Intan Setiawanty

Memulai karier jurnalistik di Tempo pada 2023. Alumni Program Studi Sastra Prancis Universitas Indonesia ini menulis berita hiburan, khususnya musik dan selebritas, pendidikan, dan hukum kriminal.

Edisi 9 Maret 2025