Modus Suap WTP Bupati Bogor Ade Yasin Kepada Auditor BPK

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin diduga memerintahkan anak buah menyuap empat auditor BPK.
Laporan keuangan Kabupaten Bogor ditrengarai kerap bermasalah.
Ada keterlibatan teman dekat sang bupati.

BUPATI Bogor Ade Yasin sedang tertidur ketika satuan tugas Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi menyambangi rumah dinasnya di kawasan Cibinong, ibu kota kabupaten di Jawa Barat ini, pada Rabu dinihari, 27 April lalu. Penjaga keamanan yang bersiaga di pintu gerbang mengantar tim KPK ke kamar Ade setelah surat tugas ditunjukkan. “Bu Bupati diminta ikut ke kantor KPK, katanya akan dimintai konfirmasi dan keterangan,” kata salah satu penjaga rumah dinas yang meminta dipanggil Utar pada Kamis, 12 Mei lalu.

Ia tampak baru bangun tidur. Dengan raut wajah heran, Ade menanyakan apa yang terjadi dan kenapa dibawa ke gedung KPK di Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan. Pegawai antikorupsi menjelaskan mereka telah menangkap anak buah Ade serta pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. “Karena, sebagai pimpinan, Bupati akan dimintai keterangannya atas perilaku bawahannya. Itu yang mereka sampaikan,” ujar Utar.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bogor dan Bandung dari Selasa malam, 26 April lalu, hingga subuh, KPK menciduk 12 orang termasuk Ade. Namun hanya delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Barang bukti uang untuk pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021 agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 28 April 2022.TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BACA: Kisah Suap Wali Kota Bogor Rahmat Effendi

Ade beserta tiga anak buahnya, yakni Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maulana Adam, Kepala Sub-Bidang Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ihsan Ayatullah, serta Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR Rizki Taufik dijerat dengan pasal pemberi suap. Adapun empat pegawai BPK Jawa Barat, yaitu Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah, disangka sebagai penerima suap.

Total duit yang mengalir ke pegawai BPK mencapai Rp 1,9 miliar. “Penyidik menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi suap-menyuap agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat "wajar tanpa pengecualian" (WTP) tahun 2021,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Pemberian besel bermula ketika Ade menerima laporan dari Ihsan pada awal 2022. Ia mengatakan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor jelek sehingga berpotensi mendapatkan opini disclaimer jika diaudit BPK.

Merespons laporan Ihsan, Ade meminta agar hasil audit diusahakan mendapatkan predikat WTP. “Pesan itu disampaikan melalui perantara yang merupakan orang kepercayaan Ade kepada beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor,” tutur seorang penegak hukum.

Setelah menerima perintah, Ihsan dan Maulana menemui Anthon di Bandung untuk membicarakan permintaan Ade pada Januari lalu. Mereka juga menyerahkan duit Rp 100 juta.

Anthon kemudian menyusun tim yang bisa diajak “bekerja sama” agar sesuai dengan permintaan Ihsan. Anthon juga menegaskan agar obyek audit hanya ada di dinas tertentu.

Proses audit berlangsung dari Februari hingga April lalu. Rekomendasi yang dihasilkan di antaranya tindak lanjut rekomendasi 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini. “Laporan audit belum selesai hingga April, tapi ada desakan dari pusat untuk segera menyelesaikan laporan,” ujar penegak hukum itu.

Mereka menghindari mengaudit keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena ada kekacauan realisasi pekerjaan dalam proyek Cibinong A City Beautiful Project. Dalam proyek itu, Ade Yasin berencana mempercantik kawasan ibu kota kabupaten dengan perbaikan jalan alternatif Sentul-Pakansari senilai hampir Rp 100 miliar.

Namun pembangunannya tak sesuai dengan kontrak. Proyek jalan Sentul-Pakansari juga menjadi temuan BPK pada tahun sebelumnya. Tapi Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mendapatkan opini WTP.

Proyek tersebut digagas pada 2019 untuk menunjang Stadion Pakansari selama perhelatan Piala Dunia. Hingga kini, pengerjaan proyek tak kunjung rampung. Padahal duit pemerintah kabupaten sudah mengucur ke perusahaan pemenang tender.

Sepanjang jalur pejalan kaki yang membentang di Sentul-Kandang Roda-Pakansari, taman-taman terlihat berantakan. Proyek tersebut bahkan sempat dibatalkan tanpa alasan jelas pada 2020.

Pembangunan dilanjutkan kembali pada 2021. Kali ini, diduga ada penggelembungan harga perkiraan sementara bahan baku (batu) hingga berkali-kali lipat.

Dalam realisasinya, pengembang justru menggunakan batu bekas yang kualitasnya di bawah standar kelayakan yang ditetapkan. Apalagi rekam jejak perusahaan pemenang tender juga buruk.

Mereka pernah tersandung perkara korupsi yang menjerat Gubernur Jambi Zumi Zola pada 2018. Bahkan salah satu petinggi perusahaan, LBM alias A, dicokok KPK pada awal tahun ini karena kedapatan menyuap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sekitar Rp 4 miliar. “Sudah tahu terlibat kasus korupsi di Jambi tapi masih dipilih sebagai pemenang. Diduga itu sengaja agar uang proyeknya dipakai bancakan,” ujar penegak hukum tersebut.

Guna menutupi kejanggalan realisasi proyek jalan, Ade melalui anak buahnya menagih setoran dari tiga pengurus perusahaan pemenang tender. Selain Rp 100 juta yang disetor di muka, anak buah Ade beberapa kali menyerahkan uang ratusan juta rupiah kepada para auditor.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor juga rutin mengirim Rp 10 juta kepada para auditor selama proses pemeriksaan. Uang itu ditengarai diserahkan atas saran teman dekat Bupati Ade sebagai “uang bensin”.

Penanganan kasus rasuah ini diperkirakan akan terus berkembang. Teman dekat Bupati Ade hingga kini belum diringkus KPK. Dari hasil penggeledahan di empat lokasi di Bogor, penyidik menemukan jejak percakapan elektronik dari teman dekat Bupati dengan Ihsan beserta uang dan dokumen.

Percakapan di sebuah aplikasi dari teman dekat Bupati Ade itu meminta agar Ihsan melaksanakan perintah Ade untuk mendapatkan opini WTP. Ihsan meneruskan pesan itu kepada Anthon yang membalas: “siap dikondisikan.”

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan penyidik memang menyita sejumlah dokumen dan bukti percakapan dari aplikasi pesan. Menurut dia, penyidik juga sedang mendalami sumber besel. “Sedang kami kembangkan, termasuk sumber uangnya. Jadi belum bisa kami sampaikan,” ucap Ali.

Selain kongkalikong membuat opini WTP, Bupati Ade beserta jajarannya ditengarai terlibat korupsi di salah satu badan usaha milik daerah. Ada juga perkara program Satu Miliar Satu Desa alias Samisade yang disebut merugikan keuangan negara.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Gurnadi Ridwan menduga jual-beli opini tak hanya dilakukan untuk laporan keuangan 2021. Menurut dia, banyak temuan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pemeriksaan tahun anggaran 2020.

Tapi Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengantongi opini WTP pada tahun sebelumnya. Temuan itu di antaranya kekurangan volume fisik pada 21 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan di Dinas PUPR. Uang deposito di kas daerah diperkirakan mengalami kurang penghitungan sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bogor kurang menerima bunga.

Ada pula kelebihan pembayaran atas pengadaan barang dari belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana non-alam coronavirus 2019 (Covid-19) bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Ihwal penatausahaan dan pengamanan aset tetap yang belum sepenuhnya memadai juga turut menjadi catatan.

Gurnadi mengatakan Bupati Ade, termasuk kepala daerah lain, melakukan berbagai cara untuk mendapatkan opini WTP. Predikat ini digunakan sebagai alat memuluskan kepentingan, salah satunya untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat. “Status WTP juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kepemimpinan kepala daerah,” tuturnya.

Agar kasus Ade dan jual-beli perkara opini lain tidak berulang, Gurnadi meminta BPK meningkatkan integritas para pegawai hingga pejabatnya. “BPK harus bersih-bersih di daerah ataupun pusat,” ujarnya. Ia juga mendesak KPK meminta dan memantau BPK mengaudit ulang daerah-daerah yang berpotensi melakukan tindakan yang sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Selepas ditetapkan sebagai tersangka dan hendak dijebloskan ke rumah tahanan, Ade Yasin mengatakan merasa dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan bawahan. Ia berdalih tidak menginstruksikan anak buahnya menyuap pegawai BPK. “Sebagai pimpinan saya harus siap bertanggung jawab atas perbuatan anak buah saya. Ini kan inisiatif mereka. Jadi ini IMB, ya, inisiatif membawa bencana,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat tersebut.

Ketua BPK Isma Yatun memastikan akan ikut menelusuri secara tuntas kasus dugaan suap dari Bupati Ade Yasin kepada pegawai BPK. “Kami sudah menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, demikian juga dengan anggota staf pemeriksa untuk kasus terkait. Kami juga akan memproses semua pegawai yang diduga terlibat,” ucap Isma.

Dia memastikan BPK akan terus mendukung upaya penegakan integritas, independensi, dan profesionalisme. BPK telah berkoordinasi dengan KPK terkait dengan suap status WTP yang melibatkan Bupati Ade Yasin ini sehingga bisa menjadi pemberi efek kejut atau deterrent effect bagi pelanggar nilai-nilai BPK.