Profil Alex Noerdin Sebagai Politikus Moncer Sumatera Selatan

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Karier politik Alex Noerdin moncer sejak menjadi Bupati Musi Banyuasin.
Hanya sekali gagal dalam pemilihan gubernur Jakarta.
Pernah tersangkut dugaan transaksi ganjil dari perusahaan rekanan pemerintah Sumatera Selatan.

SELAMA setahun lebih pandemi Covid-19 merebak, Alex Noerdin jarang pulang ke Palembang karena sibuk menjadi Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat. “Sekarang saya lebih banyak di Jakarta,” kata Gubernur Sumatera Selatan 2008-2018 itu pada Jumat, 20 Agustus lalu. Ia masuk Senayan melalui Partai Golkar dalam Pemilihan Umum 2019.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam pemilu itu, Alex mendapat suara terbanyak dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 2, dengan membukukan 145.622 dukungan. Karier politik Alex moncer ketika pada 2001 mengikuti pemilihan Bupati Musi Banyuasin. Ia terkenal sejak saat itu berkat program pendidikan dan kesehatan gratis.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebelum menjadi bupati, Alex adalah pegawai negeri sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan. Ia juga pernah menjabat Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang. Periode kedua jabatannya di Banyuasin tak ia teruskan karena mengikuti pemilihan langsung Gubernur Sumatera Selatan pada 2008.

Berpasangan dengan Eddy Yusuf, Alex terpilih berkat kampanye pendidikan dan pengobatan gratis. Lagi-lagi, ia tak merampungkan masa tugasnya. Pada 2012, ia maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Nono Sampono. Kini ia kandas dengan perolehan suara terbawah dari enam calon.

Ia kembali ke Sumatera Selatan dengan mengikuti pemilihan gubernur pada 2013. Ia kembali menang dan berkuasa hingga 2018. Anak sulungnya, Dodi Rexa, meneruskan kekuasaan Alex menjadi Bupati Banyuasin periode 2017-2022. Sebelum menjadi bupati, Dodi anggota DPR dari Fraksi Golkar dua periode, 2009-2016.

Sebagai politikus dengan jabatan publik yang panjang, Alex sempat berurusan dengan penegak hukum. Pada 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan harta tak sah di rekening Alex dan istrinya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada akhir 2012 mendapatkan catatan transaksi tak wajar di rekening Alex, bersama sepuluh gubernur dan bupati yang dilaporkan ke KPK dan Kejaksaan Agung.

Waktu itu KPK tengah menelisik kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet di Palembang, yang melibatkan M. Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat. Kepada penyidik KPK, Nazar mengatakan Gubernur Alex menerima fee 2,5 persen dari nilai proyek sebesar Rp 33 miliar. KPK tak bisa membuktikan tuduhan Nazaruddin.

Namun analisis PPATK mendeteksi aliran dana dari pihak lain ke rekening Alex dan Eliza pada 2011. Salah satunya transfer real-time gross settlement senilai Rp 1,9 miliar dari Hendrik Lie. Ia adalah Direktur PT Grazia Prima Anugrah, perusahaan rekanan pemerintah Sumatera Selatan.

Kepada Tempo, Alex membenarkan ada duit miliaran rupiah masuk ke rekening istrinya. “Itu duit jual-beli tanah Hendrik,” tuturnya waktu itu.

Kini Alex mendapat tuduhan baru. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman melaporkan berbagai perkara korupsi di Sumatera Selatan yang diduga melibatkan Alex Noerdin. Boyamin menyebut ada 14 kasus yang ia laporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Agung. Tujuh di antaranya sudah masuk tahap penyidikan. “Antara lain dana hibah 2013, proyek masjid raya, dan korupsi PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan,” katanya.

Boyamin mengatakan tak hanya perkara masjid raya yang kini tengah disidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kejaksaan Agung, menurut dia, juga sedang menyidik dugaan korupsi PT PDPDE. Kejaksaan sudah memeriksa adik kandung Alex, Joes Noerdin, pada 21 April 2021. “Kasus ini nilainya mencapai Rp 1,4 triliun,” ucap Boyamin.

Ketika disinggung soal kasus-kasus korupsi yang dilaporkan Boyamin, Alex Noerdin menyatakan ia warga Indonesia yang taat hukum.