Sesuaikan KUHAP, KPK Proses Sprindik Baru untuk Jerat Eddy Hiariej

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memproses surat perintah penyidikan (sprindik) baru bagi eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Berkaca dari proses praperadilan, lembaga antirasuah itu memproses sprindik baru sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam praperadilan, hakim tunggal Estiono memutuskan penetapan status tersangka terhadap Eddy Hiariej tidak sah karena didasarkan kepada alat bukti yang dikumpulkan pada tahap penyelidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, Estiono berpandangan penyelidikan bukanlah proses pro justitia sehingga alat bukti yang dikumpulkan tidak sah. 

Estiono tak menghiraukan argumentasi KPK yang menyatakan, penetapan tersangka Eddy didasarkan kepada Pasal 44 Undang-Undang tentang KPK. Pasal itu mengatur tentang tentang penyelidikan yang dilakukan untuk mencari bukti yang cukup. Status tersangka, menurut Estiono, hanya bisa ditetapkan bila mendapat setidaknya dua jenis alat bukti dari penyidikan. 

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan komisi menyadari sprindik lama dibatalkan dengan pertimbangan KPK harus patuh kepada KUHAP, bukan kepada Pasal 44 UU KPK. Karena itu, KPK akan memproses sprindik baru menggunakan kitab hukum warisan Belanda itu. "Jadi ada proses penyidikan umum, baru kemudian penetapan tersangka," ujar Ali dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Maret 2024.

KPK, menurut Ali, tak mungkin mengulang proses yang sama menggunakan UU KPK. Sebab, putusan hakim agar KPK tunduk kepada KUHAP bersifat inkracht—tidak bisa dijawab dengan banding atau kasasi. "Tapi perlu kami garis bawahi, substansi perkara itu sama sekali tidak berubah," kata Ali.