Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hukum

Soal 75 Pegawai KPK, Drone Emprit: Jokowi Paling Diasosiasikan Lemahkan KPK

Analisis Drone Emprit menunjukkan Presiden Joko Widodo dianggap yang paling bertanggung jawab terhadap dinonaktifkannya 75 pegawai KPK.

12 Mei 2021 | 19.24 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, mengenakan topeng wajah Ketua KPK Firli Bahuri dalam aksi damai di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Mei 2021. Aksi ini digelar pasca pengumuman terdapat 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Analisis Drone Emprit menunjukkan Presiden Joko Widodo dianggap yang paling bertanggung jawab terhadap dinonaktifkannya 75 pegawai KPK. Kesimpulan itu didapat dari analisis di Twitter pada 11-12 Mei 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Isu KPK dalam dua hari ini memiliki asosiasi terbesar dengan Presiden Jokowi dibandingkan dengan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK,” kata Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, lewat akun Twitternya, Rabu, 12 Mei 2021. Fahmi mengizinkan cuitannya dikutip.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Fahmi mengatakan narasi yang terbangun dalam konteks percakapan mengenai Jokowi dan pegawai KPK cenderung negatif. Jokowi, kata dia, dianggap paling bertanggung jawab atas pelemahan komisi antirasuah. Ismail mengatakan isu pelemahan KPK paling besar diasosiasikan dengan Presiden Jokowi sebanyak 64 persen.

Dia melanjutkan narasi yang sering muncul adalah Presiden Jokowi terlibat dalam kebijakan perihal KPK, mengajukan calon tunggal Ketua KPK, menetapkan status kepegawaian ASN yang kemudian dimanfaatkan dalam Tes Wawasan Kebangsaan untuk memilih pegawai KPK.

Setelah Jokowi, tokoh kedua yang paling sering dikaitkan dengan penonaktifan 75 pegawai KPK adalah Gubernur DKI Anies Baswedan, yaitu sebanyak 17 persen. Cuitan yang mengaitkan Anies, kata dia, kebanyakan digaungkan oleh akun yang mendukung pelaksanaan TWK. Narasi yang muncul di antaranya Novel Baswedan dkk sebagai penghambat pemeriksaan Anies. Sementara, narasi yang muncul untuk membantah pernyataan itu adalah Firli sebagai Ketua KPK berupaya untuk melindungi Jokowi dan kroninya.

Tokoh ketiga yang terasosiasi dengan isu penonaktifan 75 pegawai KPK adalah Firli Bahuri. Jumlahnya relatif sama dengan Anies yaitu 17 persen. Narasi yang muncul di antaranya, Firli memiliki catatan merah, TWK inisiatif Firli dan dugaan dendam pribadi Firli dengan Novel Baswedan dkk.

Catatan: Judul berita ini telah diubah pada Jumat, 14 Mei 2021 pukul 08.58 WIB untuk menyesuaikan dengan analisis drone emprit. 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus