SOS Pengadilan Korupsi

DUA kali berurusan dengan orang yang sama di pengadilan tak terbayang sedikit pun bagi Yuniati. Perempuan 46 tahun asal Way Kanan, Lampung, itu terkejut ketika menghadiri sidang pembacaan vonis Haidir, kerabatnya yang didakwa korupsi duit bantuan operasional sekolah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang, Jumat dua pekan lalu.

Hakim yang mengadili Haidir adalah Surisno, sosok yang tak asing bagi Yuniati. Pada 2006, Yuniati pernah melaporkan Surisno ke polisi. Surisno, yang saat itu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, dilaporkan karena tak membayar utang Rp 50 juta. Yuniati melaporkan juga Sri Herawati, istri Surisno. Namun hanya Sri yang menjadi tersangka. Surisno dianggap tak terlalu berperan dalam utang-piutang modal usaha itu.

Tatkala istrinya diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Surisno menjadi saksi. Di sidang itulah Yuniati dan Surisno terlibat tanya-jawab seputar kasus mereka. Hakim membebaskan istri Surisno karena menilai kasusnya perdata, bukan pidana penggelapan seperti laporan Yuniati. "Sekarang ketemu lagi. Dia malah jadi hakim," kata Yuniati. Ia makin geram karena Surisno memvonis Haidir 16 bulan penjara plus denda Rp 200 juta. Kepala Sekolah Dasar Bhratayuda Way Kanan itu dinilai terbukti menilap BOS 2005-2010 sebesar Rp 35 juta.

Saat ini Surisno jadi buah bibir di Lampung setelah meruyak berita bebasnya para koruptor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi daerah. Beberapa orang bersaksi tentang masa lalu hakim ad hoc Pengadilan Korupsi Tanjung Karang yang dilantik pada April lalu itu. "Dulu dia sering didemo mahasiswa karena jual-beli nilai," kata Aan, seorang advokat, bekas murid Surisno.

Selain Surisno, ada Haridi. Hakim ad hoc seruangan dengan Surisno ini juga pernah tersangkut kasus penipuan. Kini ia tengah menunggu vonis majelis etik Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Lampung, yang tengah memeriksa laporan Sabilal Bahri. Pada 2008, petani sawit ini menyewa Haridi sebagai pengacara untuk menangani sengketa lahan 100 hektare miliknya di Padangratu, Lampung Tengah. Dengan alasan untuk mengurus perkara itu di pengadilan, Haridi meminta "dana operasional" Rp 450 juta.

Alih-alih menang, harta Sabilal kian tergerus karena menuruti permintaan Haridi. "Ketika saya minta kembali uangnya, dia menolak," katanya. Melihat Haridi menjadi hakim korupsi, ia pun melaporkannya ke polisi dan Peradi.

Haridi dan Surisno menolak berkomentar seputar kasusnya, dengan alasan sebagai hakim dilarang bicara sembarangan. Menurut Yulia, pengacara Haridi, kasus itu sudah selesai pada 2010. "Uang itu ongkos pengacara dan biaya sidang," ujarnya.

LOLOSNYA Surisno dan Haridi menunjukkan betapa lemahnya sistem seleksi hakim korupsi yang digelar Mahkamah Agung pada 2009-2010. Belakangan, beberapa hakim Pengadilan Tipikor daerah lainnya terbukti juga pernah tersangkut kasus rasuah.

Rahman Comel, misalnya. Hakim ad hoc pada pengadilan korupsi Bandung itu tersangkut dua kasus pada 2005 di Riau. Ia didakwa menggelapkan uang PT Riau Siak Pusako senilai Rp 1,8 miliar dan divonis dua tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan gedung Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru.

Hakim kasasi dua kasus itu membebaskan Comel. Maka, ketika tim Mahkamah menyigi Comel ke Pekanbaru, tak ada yang tahu bahwa pengacara 60 tahun itu pernah tersangkut kasus. Orang baru ribut setelah Comel membebaskan Bupati Subang Eep Hidayat dan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad. Eep diduga menilap upah pungut pajak bumi dan bangunan senilai Rp 14 miliar dan Mochtar didakwa korupsi APBD Rp 3,1 miliar. Comel pasrah ketika diungkit masa lalunya. "Silakan dicek. Saya ikhlas kalau dipecat sekalipun," katanya.

Comel mengaku telah menempuh prosedur seleksi sebagai hakim korupsi menurut aturan. Dalam setiap tahap ujian, katanya, ia selalu lolos dan menempati urutan pertama. Soal vonis bebas, ia bilang sudah membuat pertimbangan matang. Jaksa, ujar Comel, tak bisa membuktikan dua kepala daerah itu korupsi.

Selain membebaskan Eep dan Mochtar, pengadilan Bandung membebaskan Wakil Wali Kota Bogor Ahmad Ru'yat. Ketua majelis yang menangani perkara ini adalah Joko Siswanto, yang juga ketua majelis untuk kasus Eep dan Mochtar. Selain sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Joko adalah Ketua Pengadilan Korupsi.

Kabar miring tentang Joko juga kencang. Alumnus Universitas Islam Indonesia yang meniti karier hakim sejak 1985 itu diduga menerima Rp 500 juta sebelum membebaskan para terdakwa. Joko menampik soal ini. "Silakan diperiksa. Tak seperak pun saya terima dari mereka," katanya.

Menurut Joko, Ru'yat mesti bebas karena Gubernur Jawa Barat tak mengoreksi APBD yang uangnya dipakai untuk keperluan pribadi 40 anggota DPRD Kota Bogor. Sebagai ketua, Ru'yat menerima Rp 122 juta. Vonis Ru'yat bertolak belakang dengan 39 anggota yang dibui empat tahun oleh hakim Pengadilan Negeri Bogor.

Sebagai hakim karier, Joko memang mendapat jalan lempeng menjadi hakim korupsi. Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengharuskan ketua pengadilan negeri merangkap ketua pengadilan korupsi di tiap daerah. Hakim karier juga bisa menjadi hakim korupsi jika ditunjuk atasannya. Artinya, tanpa lewat ujian layaknya hakim ad hoc.

Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa mengakui adanya bolong-bolong dalam penjaringan hakim korupsi. Seleksi yang diburu tenggat, ujar Harifin, membuat rekrutmen tak optimal. "Kami kecolongan," kata Harifin.

Anggaran seleksi pun amat minim, hanya Rp 2,5 miliar untuk pengadaan hakim di 33 provinsi. Masyarakat Pemantau Peradilan Universitas Indonesia (Mappi), misalnya, dilibatkan secara dadakan. "Kami diberi waktu dua pekan untuk mengungkap latar belakang 75 calon hakim," kata Hasril Hertanto, Ketua Mappi.

Dengan waktu sempit dan ketiadaan data, Hasril tak bisa mengorek terlalu jauh latar belakang calon hakim. Proses seleksi pada akhir 2009 saat libur panjang juga menyulitkan tim seleksi. Saat uji publik, tak banyak juga masukan dari masyarakat. "Data yang masuk hanya dukungan terhadap calon," kata Hasril.

Tak hanya yang nonkarier, Komisi Yudisial mencatat hakim karier tak sedikit yang reputasinya sumir. "Pengadilan enggan menugaskan hakim-hakim terbaik mereka," kata Suparman Marzuki, Wakil Ketua Komisi Bidang Pengawasan. "Hakim korupsi hanya residu."

Karena itulah hakim seperti Polin Tampubolon ditunjuk jadi hakim Pengadilan Korupsi Samarinda. Pekan lalu ia menjadi salah satu hakim yang membebaskan 14 orang bekas anggota DPRD Kutai Kartanegara. Catatan Pokja 30, lembaga swadaya pemantau korupsi di Kalimantan Timur, menunjukkan Polin pernah membebaskan terdakwa korupsi dengan pertimbangan sumir.

Pada 2006, Polin membebaskan pengusaha dalam pengadaan alat pemindai di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani. Padahal enam panitia sudah divonis bersalah dalam proyek yang merugikan negara Rp 6 miliar itu. "Kalau panitianya bersalah, harusnya pengusahanya juga kena, karena ini persekongkolan," kata Direktur Pokja Carolus Tuah.

Karut-marut Pengadilan Korupsi daerah ini membuat cemas banyak orang. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. menyarankan pengadilan itu dibubarkan saja. Ia beralasan, dalam uji materi Undang-Undang Antikorupsi, tak ada klausul pembentukan Pengadilan Korupsi di daerah.

Tak semua seperti Mahfud. Suparman menyarankan Mahkamah Agung menghentikan sementara sidang di Pengadilan Korupsi. Kasus korupsi yang mendesak diserahkan kembali ke pengadilan negeri dengan hakim terbaik di daerah. "Stop dulu, sekarang pengadilan korupsi sedang darurat, SOS," katanya.

Bagja Hidayat (Jakarta), Nurochman Arrazie (Lampung), Erick P. Hardi (Bandung), Firman Hidayat (Samarinda)

Temuan Komisi Yudisial