Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Karim Khan, mengatakan kantornya telah menerima pengaduan dari lima negara untuk menyelidiki apakah telah terjadi kejahatan di wilayah Palestina sebagai bagian dari respons Israel terhadap serangan teroris Hamas pada 7 Oktober. “Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro, dan Djibouti telah mengajukan pengaduan tersebut,” kata Khan, Dilansir dari laman CNN International.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Seturut dengan Statuta Roma ICC, Negara Pihak dapat merujuk kepada Jaksa situasi di mana satu atau lebih kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan tampaknya telah dilakukan, meminta Jaksa untuk menyelidiki situasi tersebut untuk tujuan menentukan apakah satu atau lebih orang tertentu harus didakwa atas pembunuhan kejahatan tersebut," kata Khan dalam sebuah pernyataan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mencatat bahwa kantornya telah melakukan penyelidikan terhadap situasi di wilayah Palestina atas kemungkinan kejahatan yang dilakukan sejak Juni 2014 di Gaza dan Tepi Barat. Penyelidikan dimulai pada Maret 2021.
"Penyelidikan tersebut sedang berlangsung dan meluas hingga eskalasi hostilitas dan kekerasan sejak serangan yang terjadi pada 7 Oktober 2023," kata Khan.
"Sesuai dengan Statuta Roma, Kantor saya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayah Negara Pihak dan terhadap warga negara Negara Pihak,” ujarnya.
Apakah kejahatan perang telah dilakukan di Israel dan Gaza dan hukum apa yang mengatur konflik tersebut?
Baik Hamas maupun Israel telah dituduh melakukan kejahatan perang seiring dengan meningkatnya jumlah kematian akibat konflik tersebut. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan hampir 11.500 warga Palestina sejak 7 Oktober, menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah, yang mengandalkan sumber medis di enklaf yang dikuasai Hamas tersebut.
Israel mengatakan serangannya bertujuan untuk menargetkan komandan Hamas dan infrastruktur, menyusul serangan teroris Hamas pada 7 Oktober yang menyebabkan 1.200 orang tewas di Israel dan 240 orang ditawan.
Pengepungan Israel terhadap Gaza termasuk blokade hampir total terhadap makanan, air, dan listrik, dengan pengecualian untuk apa yang PBB sebut sebagai "sedikit" bantuan kemanusiaan. Namun, pada Jumat, kabinet perang Israel setuju untuk memperbolehkan dua tangki bahan bakar masuk Gaza setiap hari untuk mendukung sistem air dan limbah.
Konflik tersebut tercakup dalam sistem hukum internasional yang kompleks yang dikembangkan setelah Perang Dunia II, yang berusaha untuk seimbang antara kepentingan kemanusiaan dan kebutuhan militer negara-negara.
Sebuah laporan PBB bulan lalu mengatakan bahwa mereka mengumpulkan bukti kejahatan perang pasca serangan Hamas. Laporan tersebut mengatakan bahwa Israel mungkin melakukan kejahatan perang berupa hukuman kolektif, setelah pemerintahan Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan "pengepungan lengkap" Gaza. Sejumlah kelompok hak asasi manusia terkemuka setuju dengan penilaian PBB tersebut.
PM Israel, Benjamin Netanyahu, telah menyebut tuduhan bahwa Israel melakukan kejahatan perang di Gaza sebagai "omong kosong." "Kami dengan sengaja melakukan segala daya kami untuk menargetkan para teroris, dan warga sipil – seperti halnya dalam setiap perang yang sah – terkadang menjadi apa yang disebut sebagai kerusakan tidak langsung," katanya kepada NBC News pada Ahad lalu.
Israel bukan anggota ICC dan menolak yurisdiksi pengadilan tersebut. Namun, hal itu tidak menghentikan pengadilan untuk menyelidiki tindakannya di wilayah Palestina yang diduduki. Fatou Bensouda, yang saat itu menjadi jaksa ICC, menghabiskan lima tahun melakukan pemeriksaan preliminer dan menyimpulkan bahwa bahwa kejahatan perang telah dilakukan atau sedang dilakukan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.
Namun, tidak ada penangkapan yang dilakukan, dan Bensouda meninggalkan jabatan pada tahun 2021. Khan sebelumnya mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober adalah pelanggaran serius, jika terbukti, terhadap hukum humaniter internasional.
Apa itu ICC?
Lahirnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) didorong oleh sejarah panjang kekejaman manusia, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Tragedi seperti Holocaust dan Perang Dunia II menjadi pengingat pahit akan kebutuhan akan pengadilan internasional yang permanen dan independen.
Gagasan ICC mulai dirintis sejak tahun 1945 setelah Perang Dunia II, namun baru terwujud pada tahun 1998 melalui Konferensi Diplomatik di Roma, Italia. Statuta Roma, yang menjadi dasar hukum ICC, ditandatangani oleh 120 negara dan mulai berlaku pada tahun 2002.
Keberadaan ICC menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum internasional, karena memberikan alat hukum untuk menuntut dan menghukum individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius yang menyangkut komunitas internasional.
Seberapa jauh kewenangannya?
Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terbagi menjadi dua. Pertama, ICC hanya berwenang mengadili individu, bukan negara atau organisasi, dan individu yang diadili harus berusia diatas 18 tahun.
Kedua, ICC memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut individu yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. ICC baru bisa menangani kasus jika pengadilan nasional negara terkait tidak berniat atau tidak mampu untuk melakukan investigasi dan penuntutan. Dengan kata lain, ICC bertujuan menegakkan keadilan untuk kejahatan internasional serius yang tidak ditangani dengan baik oleh sistem peradilan nasional.
Sebagai catatan, ICC bukanlah pengadilan yang sempurna. ICC masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti:
- Hanya negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma yang dapat menjadi anggota ICC.
- ICC tidak memiliki kekuatan untuk menangkap terdakwa.
- ICC tergantung pada kerjasama negara-negara anggotanya untuk melaksanakan putusan pengadilan.
Meskipun begitu, ICC tetap menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum internasional dan memberikan harapan bagi para korban kejahatan internasional serius untuk mendapatkan keadilan.
Pilihan Editor: 650 Pengacara Chile Laporkan Israel ke ICC atas Genosida di Gaza
Foto 
