Indonesia dan Irak Sepakati Perjanjian Bebas Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi rapat dengan Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Mohammed Hussein, di sela-sela High Level Week (HLW) Sidang Umum PBB ke-79 (UNGA). Dalam rapat itu, Retno dan Hussein membahas berbagai upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Irak, yang salah satunya penandatanganan Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas. Perjanjian bebas visa ini diharapkan dapat meningkatkan interaksi diplomat dan pejabat dari kedua negara, mempererat hubungan bilateral, serta mendorong pertukaran ekonomi dan budaya.

“Saya menyambut baik penandatanganan bebas visa ini, dan sebagai tindak lanjut konkret, saya berencana melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada awal 2025 untuk melakukan Pertemuan Komisi Bersama Indonesia-Irak ke-7 di tingkat menteri", ungkap Hussein.

Menlu Retno menyambut baik rencana kunjungan tersebut dan mengusulkan agar dapat dilakukan Komisi Bersama Pejabat Senior kedua negara untuk mempersiapkan berbagai kerja sama konkret Indonesia-Irak. Kerja sama bilateral Indonesia – Irak terus menunjukan tren positif. Perdagangan bilateral tumbuh 23 persen setiap tahunnya sejak 2019.

Selain kerja sama bilateral, kedua menteri juga membahas berbagai isu lain, termasuk upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan ketersediaan sumber daya air. Berdasarkan laporan FAO, sejak 2023 Irak mengalami dampak perubahan iklim terburuk dalam 40 tahun terakhir, dengan 50 persen cadangan airnya berkurang akibat kemarau panjang dan rendahnya curah hujan.

“Saya harap kemitraan kita juga dapat berkontribusi dalam penyelesaian dampak perubahan iklim, khususnya ketersediaan air. Kekeringan adalah salah satu penyebab konflik dan karena itu kita harus memastikan pengelolaan air yang berkelanjutan," kata Retno.